PDIP Soroti Bencana Sumatera: Saat Warga Kewalahan, Bantuan Tak Perlu Diperdebatkan

KONTEKS.CO.ID - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan mendorong pemerintah pusat agar membuka diri terhadap bantuan kemanusiaan.

Termasuk dari luar negeri, untuk menangani dampak banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera. Desakan ini muncul karena kondisi korban dinilai sudah berada di titik darurat.

Ketua DPP PDIP Tri Rismaharini menilai, dalam situasi bencana, pemerintah seharusnya tidak bersikap selektif terhadap pihak-pihak yang ingin membantu.

Baca Juga: Jakarta Pilih Low-Key Rayakan Tahun Baru 2026: Tanpa Kembang Api! Lebih Sederhana dan Empatik

Menurutnya, yang paling penting saat ini adalah kecepatan dan keberpihakan pada korban.

“Siapa pun yang memberikan bantuan itu kita tidak usah memilih ini siapa dulu, itu siapa dulu,” ujar Risma saat ditemui di Jakarta Internasional Equestrian Park, Jumat 19 Desember 2025.

"Tapi harus secepatnya didorong. Minimal untuk membangunkan semangat mereka," lanjutnya.

Baca Juga: Yoona SNSD Comeback Solo! Wish to Wish Hadirkan Vibes Natal yang Hangat dan Menenangkan

Korban Kehilangan Rumah hingga Keluarga

Risma mengakui tidak sepenuhnya memahami mekanisme regulasi terkait masuknya bantuan asing. Namun, ia menegaskan bahwa kondisi warga di lokasi bencana harus menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan.

Banyak korban dilaporkan kehilangan tempat tinggal, harta benda, bahkan anggota keluarga. Trauma pascabencana juga menjadi beban berat yang harus mereka hadapi setiap hari.

“Selain kehilangan harta benda, mereka juga kehilangan keluarga. Dengan kedatangan orang lain yang menghibur mereka saja sudah senang, apalagi kalau dibantu untuk kehidupan mereka,” kata Risma.

Baca Juga: Yoona SNSD Comeback Solo! Wish to Wish Hadirkan Vibes Natal yang Hangat dan Menenangkan

Status Darurat Nasional Jadi Sorotan

Hingga kini, pemerintah belum menetapkan bencana di Sumatera sebagai darurat nasional.