KONTEKS.CO.ID - Pemerintah memperkuat upaya edukasi publik untuk melawan clickbait atau klik umpan dan misinformasi.
Noudhy Valdryno, Deputi Diseminasi dan Informasi Media Badan Komunikasi Pemerintah (BKP), mengajak jurnalis bekerja sama dengan pemerintah untuk menanggulangi praktik tersebut.
Lebih jelasnya media diajak untuk meninggalkan pembuatan judul-judul berita yang lebih mengedepankan perhatian dibanding akurasi.
Baca Juga: Ini Penyebab Transisi Sertifikasi Halal bagi UMKM Masih Penuh Tantangan
“Mari bersama-sama melawan apa yang disebut clickbait, atau judul yang hanya bertujuan menarik perhatian digital,” ujarnya Noudhy.
Ia mengatakan luasnya ruang digital dan banyaknya konten di media sosial membuat masyarakat rentan terhadap misinformasi yang disebarkan kelompok tidak bertanggung jawab.
Untuk mengatasi ini, BKP bekerja sama dengan kementerian dan lembaga guna menyampaikan edukasi melalui program pemerintah.
Baca Juga: Konferensi Kota Toleran 2025, Daerah Pamer Inovasi Toleransi hingga Parade Lintas Iman
Selain itu juga melibatkan jurnalis dalam penyebaran informasi terverifikasi, khususnya terkait isu antikorupsi, ekonomi, dan kesehatan.
“Kita tidak boleh menampilkan judul yang memprovokasi emosi dan tidak kredibel,” katanya.
“Tugas kita adalah meningkatkan kualitas komunikasi publik di seluruh instansi pemerintah,” ia menambahkan.
Baca Juga: Jadwal Pertandingan Australia Open 2025: 4 Wakil Indonesia Bertanding, Paling Berat Ganda Putri
Ia menambahkan algoritma telah disesuaikan untuk mengurangi konten politik dan mengalihkan paparan pengguna ke konten hiburan.
Ia juga mengatakan beberapa kementerian kini menyediakan fasilitas pemeriksaan fakta bagi masyarakat, terutama terkait informasi kesehatan, termasuk vaksin HPV untuk pencegahan kanker serviks.
Artikel Terkait
Mantan Terlibat Penipuan Kripto, Park Gyuri KARA Marah Akibat Media Jadikan Dirinya Clickbait
Ngeluh Banyak Berita Hoaks, Gibran: Jangan Asal Percaya, Tolong Disaring!
Roy Suryo Sebut Berita Gibran Lulus S1 MDIS, Kaleng-Kaleng
Tolak Gugatan Mentan Amran, PN Jaksel Pastikan Sengketa Berita Wajib Dituntaskan di Dewan Pers