James Riady Jawab Tudingan Jusuf Kalla, Lippo Group Serobot Tanah JK di Makassar

KONTEKS.CO.ID – Chairman Lippo Group, James Riady, angkat bicara menjawab tudingan mantan Wapres Jusuf Kalla terkait perusahaannya menyerobot tanah milik Hadji Kalla

James Riady membantah lahan sengketa seluas 16,4 hektare di Kota Makassar, Sulsel, yang diributkan oleh Jusuf Kalla adalah milik Lippo Group.

Chairman Lippo Group James Riady membantah lahan sengketa yang bikin Wakil Presiden ke-10 Jusuf Kalla meradang adalah milik Lippo Group.

Baca Juga: Jangan Hanya Polri, Prabowo Diminta Reformasi Semua Lembaga Penegak Hukum

Ia menjelaskan, lahan itu adalah milik perusahaan terbuka milik Pemkot Makassar, yakni PT Gowa Makassar Tourism Development Corporation (GMTD) Tbk. Sedangkan posisi Lippo Group hanya sebagai salah satu pemegang saham.

"Lahan itu adalah kepemilikan dari perusahaan pemda (Pemkot Makassar) di daerah, yang namanya PT Gowa Makassar Tourism Development Corporation (GMTD) Tbk, perusahaan terbuka. Di mana Lippo adalah salah satu pemegang saham, tapi itu perusahaan pemerintah daerah," kata James di Wisma Mandiri, Jakarta, Senin 10 November 2025.

Karena itu, pihaknya yang mewakili Lippo Group tidak akan memberikan komentar mengenai hal tersebut.

Baca Juga: Soeharto Bergelar Pahlawan Nasional, Aliansi Nasional Pemuda Mahasiswa: Pemerintahan Prabowo Pengkhianat Demokrasi

"Bukan enggak tahu masalah, artinya itu tanah itu bukan punya Lippo. Jadi nggak ada kaitan dengan Lippo (Group), jadi kami nggak ada komentar," jawabnya.

Diketahui, mantan Wapres Jusuf Kalla menuding Lippo Group melalui PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) mencaplok lahan miliknya.

JK pun menyebut GMTD merekayasa perkara sengketa tanah seluas 16,4 hektare tersebut. Mereka dianggap merampok hak kepemilikannya yang sah.

Baca Juga: Jelang Peluncuran, Desain dan Konfigurasi Oppo Reno15 Terungkap

"Padahal ini tanah saya sendiri yang beli dari Raja Gowa, kita beli dari anak Raja Gowa. Ini (tempat lokasi tanah) kan dulu masuk (kabupaten) Gowa ini. Sekarang (di wilayah Kota) Makassar," ungkap JK ketika meninjau langsung lokasi tanah sengketa di Jalan Metro Tanjung Bunga, Rabu 5 November 2025.

Menurut anggota DPD RI, Irman Gusman, kasus yang dialami JK bukan perkara kecil. "Kasus yang menimpa Pak JK ini bukan perkara kecil, tapi sinyal bahaya atas lemahnya tata kelola pertanahan di Kementerian ATR/BPN. Negara tidak boleh tunduk pada mafia tanah," kata Irman dalam keterangan tertulisnya, Minggu 9 November 2025. ***