Lippo Group Diduga Serobot Tanah Jusuf Kalla, Irman Gusman: Kongkalikong Oknum Pejabat, Aparat, dan Korporasi Besar

KONTEKS.CO.ID – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman, mendesak pemerintah membongkar akar mafia tanah menyusul kasus dugaan penyerobotan lahan milik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Diketahui, mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) menuding Lippo Group melalui PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) mencaplok lahan miliknya.

JK pun menyebut GMTD merekayasa perkara sengketa tanah seluas 16,4 hektare tersebut. Mereka dianggap merampok hak kepemilikannya yang sah.

Baca Juga: 10 Film dengan Tema Perjuangan Wajib Ditonton Saat Hari Pahlawan: Animasi Battle Of Surabaya Hingga Kadet 1947

"Padahal ini tanah saya sendiri yang beli dari Raja Gowa, kita beli dari anak Raja Gowa. Ini (tempat lokasi tanah) kan dulu masuk (kabupaten) Gowa ini. Sekarang (di wilayah Kota) Makassar," ungkap JK ketika meninjau langsung lokasi tanah sengketa di Jalan Metro Tanjung Bunga, Rabu 5 November 2025.

Menurut Irman Gusman, kasus yang dialami JK bukan perkara kecil. "Kasus yang menimpa Pak JK ini bukan perkara kecil, tapi sinyal bahaya atas lemahnya tata kelola pertanahan di Kementerian ATR/BPN. Negara tidak boleh tunduk pada mafia tanah," kata Irman dalam keterangan tertulisnya, Minggu (9/11/2025).

Mantan Ketua DPD itu mengutarakan, praktik mafia tanah sudah menjadi penyakit kronis. Persoalan ini melibatkan oknum pejabat, aparat serta korporasi besar.

Baca Juga: Prabowo Instrusikan Pembatasan Game Online Usai Ledakan di SMAN 72, Player PUBG Siap-siap

"Selama sistem pertanahan nggak dibenahi, selama celah hukum dibiarkan, mafia tanah bakal terus hidup," katanya khawatir.

Irman menambahkan, perkara yang menimpa JK seharusnya bisa menjadi alarm bagi pemerintah agar bisa membongkar jaringan mafia tanah dari hulu sampai ke hilir.

Lebih lanjut disampaikan, praktik mafia tanah tumbuh subur karena adanya kolusi antara pejabat, aparat, serta korporasi yang menggunakan kelemahan sistem.

Baca Juga: Anda Ingin Berhenti Berlangganan Spotify Premium? Simak Caranya di Sini

Untuk itu, pihaknya mendesak pemerintah mereformasi total pertanahan dengan digitalisasi data, keterbukaan kepemilikan. Juga sistem pengawasan antarlembaga yang transparan.

Irman Gusman juga menyoroti perkara sama yang sudah dialami sejumlah tokoh. Sebut saja mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal hingga ibunda artis Nirina Zubir.