Langsung Dihapus Setelah Viral, DPD Akui Lalai Usai Konten Vtuber Rambut Hijau Bikin Gaduh Publik

KONTEKS.CO.ID - Lembaga tinggi negara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tengah menjadi sorotan tajam publik dan menuai kritik keras setelah akun media sosial resminya yang didanai oleh uang rakyat justru mempromosikan karakter virtual youtuber (Vtuber) yang dinilai tidak pantas.

Karakter bernama Sena itu, yang dalam video perkenalannya mengaku sebagai ASN Digital DPD RI, memicu kebingungan dan merusak citra profesionalisme lembaga tersebut di mata masyarakat.

Keresahan publik dipicu oleh dua faktor utama. Pertama, visualisasi Sena yang dianggap jauh dari citra seorang Aparatur Sipil Negara.

Baca Juga: Bertemu Langsung Paus Leo, Menag Nasaruddin Umar Sampaikan Deklarasi Istiqlal

Karakter itu digambarkan dengan rambut berwarna hijau terang dan mengenakan pakaian yang dinilai ketat oleh publik.

Kedua, Sena memperkenalkan diri sebagai ASN berusia 21 tahun (kelahiran 2004), sebuah klaim yang secara langsung membingungkan masyarakat mengenai status kepegawaian digital di lembaga negara.

Menghadapi kegaduhan yang telah menyebar luas, DPD RI akhirnya angkat bicara. Kepala Biro Humas DPD RI, Mahyu Darma, pada Kamis, 30 Oktober 2025, menyampaikan klarifikasi yang justru membongkar kelemahan internal di lembaga tersebut.

Baca Juga: Elektabilitas Meroket, Blak-blakan Rocky Gerung Tuding Menkeu Purbaya Incar Pilpres 2029

Ia mengakui bahwa Sena bukanlah program resmi DPD, melainkan murni karya pribadi seorang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai bagian dari tugas Latihan Dasar (Latsar) atau seleksi.

Secara mengejutkan, Mahyu Darma mengakui bahwa DPD telah lalai mengawasi konten yang didistribusikan di laman resminya sendiri.

Ia menegaskan bahwa proyek Latsar tersebut seharusnya diunggah di akun media sosial pribadi milik peserta CPNS, bukan di akun resmi kenegaraan DPD RI. Namun, konten tersebut kini diakuinya sudah dihapus.

Baca Juga: Vivi: Angka LDR BRI Memadai dan Transaksi QRIS Naik 133 Persen

Kesalahan fatal dalam pengawasan inilah yang membuat proyek pribadi tersebut terlanjur dikonsumsi publik seolah-olah program resmi.

"Ini produknya produk pribadi seorang CPNS yang tiba-tiba muncul. Nah, harusnya itu kan kita harus koreksi dulu, kita evaluasi,” kata Mahyu dikutip dari tirto.id.