Pieter Ell Dikeroyok Preman, Asido: Peradi Berikan Bantuan Hukum dan Terus Dampingi

Ketua DPC Peradi Jakbar, Suhendra Asido Hutabarat. (KONTEKS.CO.ID/Ist)

"Kami hadir untuk bisa melahirkan advokat berkualitas, profesional, dan berintegritas," katanya.

Ketua Bidang PKPA, Sertifikasi, dan Kerja Sama Universitas DPN Peradi, Prof Firmanto Laksana Pangaribuan, mengatakan, hanya Peradi yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menyelenggarakan PKPA.

"Hanya Peradi yang diberikan kewenangan itu. Makanya kalau teman-teman lihat logo Peradi, ada 8 garis, salah satunya adalah pendidikan," katanya.

Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Dr. Suherman, S.H., LL.M., menyatakan, pihaknya juga akan berjuang agar implementasi sistem OA ini benar-benar single bar sesuai UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003.

Baca Juga: Prof Otto Hasibuan: Calon Advokat Berpotensi Tersesat Jika Tujuannya Mencari Uang

"Karena memang di beberapa negara, seperti Singapura, Malaysia, Korea itu mereka single bar, tidak multi bar. Sehingga mereka sangat menjaga kualitas para penegah hukumnya," kata dia.

Ketua Panitia PKPA Angkatan VIII, Genesius Anugerah, menyampaikan, PKPA ini diikuti oleh 164 peserta dan semuanya dinyatakan lulus karena telah memenuhi persyaratan.

"Kami ucapkan selamat dan terima kasih kepada teman-teman, Bapak, Ibu sekalian telah percaya memilih PKPA melalui DPC Peradi Jakarta Barat kerja sama dengan UPN Veteran dan juga DPP Ikadin," katanya.

Baca Juga: Calon Advokat Diminta Ikut Berjuang Pertahankan Single Bar

Ketua Umum (Ketum) DPP Ikadin, Adardam Achyar, mengatakan, advokat memiliki imunitas jika melaksanakan tugasnya sesuai UU dan didasari itikad baik.

"Siapa yang berwenang menentukan apakah perbuatan atau perilaku advokat melanggar etik ataupun tidak, hanya Majlis Dewan Kehormatan DPN Peradi," ujarnya kemudian menutup PKPA.***