Janji Reformasi Polisi: Ketika Macan Politik Tersandung Kerikil Kekuasaan

KONTEKS.CO.ID - Satu bulan setelah Presiden Prabowo Subianto berjanji akan melakukan reformasi besar-besaran terhadap institusi kepolisian, publik kini mulai mempertanyakan ke mana arah komitmen itu berlabuh.

Aura tegas yang sempat ditunjukkan di awal September lalu, kini perlahan kian meredup, bahkan seperti ditelan kabut politik yang tak jelas ujungnya.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya langkah pemerintah.

Menurutnya, publik merekam dengan baik setiap janji presiden, terutama yang disampaikan di hadapan para tokoh Gerakan Nurani Bangsa, usai gelombang aksi besar 27–30 Agustus.

Baca Juga: Dharma Pongrekun: Reformasi Polri Tak Akan Berhasil, Saya Jamin 1000 Persen

Janji membentuk tim reformasi polisi kala itu sempat menjadi secercah harapan perubahan. Namun kini, harapan itu kian kabur.

“Barulah di minggu ketiga, mulai lagi dengan janji baru bahwa nama-nama dan penetapan tim reformasi polisi akan segera diumumkan sepulang presiden Prabowo dari sidang umum PBB. Dan kenyataannya berlalu begitu saja,” ujar Ray dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.

Pemerintah lanjut Ray, terkesan kehilangan momentum. Setelah euforia awal, hanya muncul nama-nama kandidat tim reformasi tanpa keputusan konkret. Bahkan setelah dua kali kunjungan luar negeri presiden, angin perubahan yang dijanjikan kian senyap.

"Dalam konteks politik yang penuh kalkulasi, kelambanan ini mengirimkan sinyal yang buruk, janji reformasi bisa saja hanya menjadi manuver untuk meredakan tekanan publik, bukan sebuah agenda prioritas negara," tuturnya.

Menurut Ray, terdapat berbagai kemungkinan alasan penundaan langkah reformasi justru memperlihatkan lemahnya kemauan politik di tubuh pemerintah.

Baca Juga: Prof Ikrar Nusa Bhakti Sibak Sebab Jokowi Revisi UU KPK, Reformasi Polri dan Ganti Kapolri Tidak Bisa Ditawar

Pertama, jika pemerintah beralasan polisi sudah membentuk tim reformasi sendiri, argumen ini absurd.

“Bagaimana polisi melakukan reformasi sendiri kala lebih dari 20 tahun kesempatan itu diberikan kepada mereka? Alih-alih lebih reformis, polisi kita makin jauh dari tujuan pembentukannya,” kritik Ray.