Ia mencontohkan kasus hibah tanah 2 hektar dari pengembang Agung Sedayu untuk pembangunan asrama Brimob di PIK 2.
Baca Juga: Investor Global Ray Dalio Dukung Prabowo, Singgung Ekonomi RI dan Dana Rp200 Triliun
Menurutnya, jika terjadi konflik antara masyarakat dengan pengembang di kemudian hari, sulit bagi Brimob untuk bersikap netral.
Untuk menutup celah berbahaya ini, Ponto mendesak agar dalam agenda reformasi Polri, prioritas utamanya adalah menambahkan pasal kewajiban pembiayaan dari APBN ke dalam undang-undangnya, yang disalurkan melalui Kementerian Pertahanan.***
Artikel Terkait
Baleg Sampaikan Alasan Revisi UU Polri Masuk Usulan Prolegnas Prioritas Dibahas Tahun Ini
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Gebrak APBN: Rp200 T Himbara, Pajak Ditagih, Dana IKN Aman
DPR Bakal Gunakan Hasil Tim Reformasi Kepolisian untuk Bahan Revisi UU Polri
Sri Radjasa Sebut UU Polri Jadi Biang Kerok Lahirnya Institusi Superbody dan Arogansi Polisi
APBN Jebol Ratusan Triliun Gara-Gara Subsidi demi Rakyat Bayar Murah Pertalite hingga LPG