Jumhur Hidayat Bantah Isu De-Jokowisasi: Reshuffle Prabowo Bukan Soal Politik, tapi Pergeseran Mazhab Ekonomi

KONTEKS.CO.ID - Serangkaian perombakan kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto telah memicu spekulasi publik mengenai adanya upaya "de-Jokowisasi" atau penyingkiran menteri-menteri yang identik dengan era pemerintahan sebelumnya.

Namun, aktivis senior Jumhur Hidayat menawarkan analisis yang berbeda. Menurutnya, pergantian ini bukanlah soal politik, melainkan konsekuensi logis dari sebuah pergeseran fundamental "mazhab" ekonomi yang sedang diusung presiden.

Jumhur meyakini, Prabowo tidak lagi melihat latar belakang afiliasi seorang menteri, melainkan keselarasan visi dengan mazhab ekonomi barunya.

Baca Juga: Resmi! Inggris, Kanada, dan Australia Kompak Akui Palestina sebagai Negara

Visi ini, menurutnya, berorientasi pada penguatan daya beli domestik dan kemandirian industri, sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

"Yang saya lihat sebetulnya ee akan ada pergeseran mazhab," ujarnya dalam sebuah video yang diunggah pada kanal Youtube Forum Keadilan TV, 21 September 2025.

Dengan pergeseran ini, Jumhur memprediksi bahwa reshuffle akan terus terjadi selama masih ada menteri yang tidak sejalan.

Baca Juga: Daftar Lengkap Juara Indonesia Masters 2025: Taiwan Juara umum, Chico Jadi Penyelamat Tuan Rumah

Ia bahkan menunjuk kementerian yang berisiko jika tidak mampu beradaptasi dengan visi baru yang cenderung anti-impor.

"Apakah Kementerian Perdagangan sekarang mau berubah mazhab atau tidak? Kalau tidak ya mungkin kena gusur juga bisa-bisa," tegasnya.

Menurut Jumhur, jika dalam perjalanannya perekonomian tidak kunjung membaik atau amanat konstitusi tidak berjalan, Prabowo tidak akan segan-segan melakukan penyempurnaan kabinet lebih lanjut.

Baca Juga: Subsidi Listrik Tembus Rp89 Triliun, Pemerintah Kembangkan PLTS sebagai Solusi Jangka Panjang

Ia menganalogikan sejarah transisi kekuasaan di Indonesia yang selalu melibatkan pergantian elit.

Saat ini, ia berharap Prabowo dapat menjadi "Gorbachev"-nya Indonesia, yaitu seorang pemimpin yang menggunakan kekuasaannya untuk benar-benar berkhidmat pada rakyat dan melakukan perubahan fundamental dari dalam sistem. ***