SETARA menekankan, kerja KRK hanya akan bermakna jika memiliki legitimasi politik dari Presiden, kewenangan yang nyata, serta keanggotaan yang independen dan profesional.
Baca Juga: 4 Fakta Terbaru Skandal Korupsi Kuota Haji, KPK Ungkap Modus Oknum Peras Khalid Basalamah
Tanpa itu, hasilnya berisiko sekadar menjadi catatan administratif yang mudah diabaikan.
“Reformasi Polri harus ditempatkan sebagai agenda mendasar konsolidasi demokrasi di Indonesia, bukan kosmetik politik,” tegas SETARA.***
Artikel Terkait
Istana Sebut Pembentukan Tim Reformasi Polri Bukan untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo
Prabowo Siapkan Keppres Komisi Reformasi Polri, Yusril Ungkap Tugas Besar Evaluasi UU Kepolisian
Tugas hingga Wewenang Polisi Akan Dikaji Ulang Komisi Reformasi Polri yang Segera Dibentuk Presiden Prabowo
Sarah Sadiqa Jadi Kepala LKPP, Pemerintah Tegaskan Komitmen Reformasi Pengadaan
Yusril: Komisi Reformasi Polri Kemungkinan Dibentuk Bulan Depan