Sarah Sadiqa Jadi Kepala LKPP, Pemerintah Tegaskan Komitmen Reformasi Pengadaan

KONTEKS.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto melantik Sarah Sadiqa sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggantikan Hendrar Prihadi, Rabu 17 September 2025 di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan didasari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 152/TPA Tahun 2025.
Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian pembacaan Keppres oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg, Nanik Purwanti, dan pengucapan sumpah jabatan oleh Sarah Sadiqa di hadapan Presiden Prabowo.

Sarah Sadiqa sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan di LKPP sejak Februari 2020.

Baca Juga: HP vivo V60e, Spesifikasi Tangguh dengan Baterai 6.500 mAh!

Sarah lahir 18 Januari 1970 di Jakarta. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di Universitas Trisakti tahun 1992 dan meraih gelar Master of Science dari Northeastern University, Boston, AS pada tahun 1999.

Kariernya di dunia birokrasi sangat relevan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Beberapa posisi yang pernah dijabat:

• Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi (Juli 2015–Februari 2020)
• Direktur Pengembangan Sistem Katalog (Oktober 2013 – Februari 2014)
• Direktur Pelatihan Kompetensi (Februari 2014 – Juli 2015)
• Direktur Direktorat Perencanaan Pengadaan RAPBN, serta Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional di periode sebelumnya.

Sarah juga memperoleh penghargaan Satyalancana Karya Satya dua kali, yakni tahun 2005 dan 2015, sebagai pengakuan atas pengabdian dan kinerja sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Baca Juga: Kalau Erick Thohir Jadi Menpora, Terus Siapa Ketum PSSI Penggantinya?

Sebagai Kepala LKPP, Sarah Sadiqa akan memimpin lembaga strategis yang menangani kebijakan dan mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Fungsi LKPP sangat vital karena menyangkut penggunaan anggaran besar, transparansi, efisiensi, dan penanggulangan korupsi.

Pengangkatannya sekaligus menunjukkan kepercayaan pemerintah kepada birokrat karier yang memahami internal LKPP dan proses pengadaan.

Baca Juga: Tak Nampak Batang Hidungnya, Kemana Gibran saat Prabowo Lantik Menteri Baru di Istana?

Sarah dianggap memiliki kombinasi pengalaman, integritas, dan pemahaman teknis yang dapat menunjang reformasi pengadaan barang/jasa ke depan. ***