Tulisan 'Darurat Militer' Tempo Dilaporkan Kemhan ke Dewan Pers, Koalisi Sipil Dorong Presiden Prabowo Ambil Sikap

Publik, menurut mereka, berhak mengkritisi rencana itu demi memastikan hak-hak warga tidak dikurangi dan pelanggaran HAM bisa dihindari.

Mereka juga menyinggung dugaan keterlibatan TNI dalam pengamanan aksi demonstrasi akhir Agustus lalu. Koalisi menilai Kemhan lebih baik menjawab dugaan tersebut daripada melaporkan media.

“Dewan Pers harus independen dan adil dalam menangani laporan ini, agar media, khususnya Tempo, tetap menjadi pilar demokrasi bagi Indonesia,” tutup Koalisi. ***