Wapres Gibran Sambangi Ojol, Bagi Sembako, dan Klarifikasi usai Viral Isu Driver Gadungan

KONTEKS.CO.ID - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kembali jadi sorotan publik usai menyapa langsung pengemudi ojek online (ojol) dan warga sekitar Stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa 2 September 2025.

Aktivitas tersebut terlihat dalam sebuah video pendek yang diunggah akun Instagram resmi @setwapres.ri.

Dalam video itu, Gibran tampak akrab berbincang dengan para pengemudi ojol. Ia menanyakan kabar sekaligus memberi semangat.

Tak hanya itu, pedagang kecil di sekitar stasiun juga disapa langsung. Bahkan, Gibran membagikan paket sembako kepada warga yang ditemui.

Baca Juga: Lawan Barang Palsu, DJKI Perkuat Sertifikasi Mal hingga Rp5 Miliar Dimusnahkan

“Salah satu warga yang berprofesi sebagai penjual kopi keliling mengaku senang mendapat kejutan dikunjungi Wapres. Dia pun merasa terbantu setelah menerima bantuan paket sembako,” tulis akun @setwapres.ri yang dilansir pada Rabu, 3 September 2024.

Gibran Klarifikasi Soal Driver Ojol Gadungan

Kehadiran Gibran di Gondangdia juga disebut sebagai klarifikasi. Sebelumnya, sempat viral tudingan bahwa pertemuan dengan ojol hanyalah rekayasa dengan “driver gadungan”.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksana, menilai pertemuan itu tidak mewakili asosiasi resmi.

Baca Juga: Polisi Bongkar Cara Kerja Admin Medsos Hasut Pelajar hingga Rakit Bom Molotov saat Demo

“Kalau dari kami, yang datang menemui Wapres itu bukan dari asosiasi kami. Kami menilai ada rekayasa dari pihak lain yang ingin membelokkan aspirasi pengemudi ojol,” kata Igun kepada wartawan, Selasa 2 September 2025.

Asosiasi Ojol Angkat Bicara

Igun menegaskan bahwa asosiasi ojol memiliki anggota hingga 7 juta mitra di seluruh Indonesia. Karena itu, ia menganggap pertemuan segelintir orang dengan Gibran tidak bisa disebut mewakili jutaan pengemudi.

“Apakah 7 juta ini cuma diwakili oleh perorangan? Kan tidak,” tegasnya.

Ia juga menyebut asosiasi hingga kini belum menerima respons resmi dari pemerintah terkait berbagai tuntutan yang telah disampaikan.