Ratusan Guru Besar dan Akademisi AAPI: Pemerintah Jangan Terapkan Darurat Militer!

KONTEKS.CO.ID - Asosiasi Akademisi Peduli Indonesia (AAPI) terdiri dari ratusan profesor atau guru besar dan puluhan akademisi dari berbagai kampus ingatkan pemerintah jangan sampai menerapkan darurat militer atau sipil.

Koordinator AAPI, Prof Sulistyowati Irianto, secara daring pada Senin, 1 September 2025, menyampaikan, itu merupakan salah satu dari tujuh poin sikap AAPI.

Ia menjelaskan, sikap kelima AAPI ini, karena penerapan darurat militer ataupun sipil akan memicu tindakan represif terhadap rakyat, khsusunya yang menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi.

Baca Juga: Ratusan Guru Besar dan Puluhan Akademisi AAPI Desak Pemerintah Rampingkan Kabinet

"Berakibat tindakan represif terhadap gerakan masyarakat sipil yang menyuarakan suara rakyat," katanya.

AAPI menyatakan, tindakan tegas hanya ditujukan secara selektif, yakni terhadap penyusup yang memprovokasi tindakan anarkistis dan pengrusakan.

Adapun poin keempat AAPI, mendesak pemerintah berantas korupsi berupa gratifikasi dan berbagai bentuk kecurangan kejahatan luar biasa lainnya.

Praktik tersebut harus diberangus karena telah mengurangi kesempatan rakyat untuk menikmati hak dasarnya dalam bidang kecukupan pangan, terpenuhinya akses pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan publik lainnya. 

Keenam, lanjut Prof Sulis, menghentikan upaya sesatkan sejarah bangsa dan tidak mereduksi simbol keagungan dan kehormatan negara dengan cara murahan.

Baca Juga: Ferry Irwandi Ungkap Cara Atasi Serbuan Buzzer Pendukung Darurat Militer

"Cara murah memberi penghargaan secara masif kepada kelompok di sekitar kekuasaan," ujarnya.

Terakhir atau ketujuh, mencegah berbagai bentuk tindakan diskriminasi rasial dan kekerasan berbasis gender. 

Prof Sulis menjelaskan, AAPI yang terdiri para akademisi lintas kampus ini, perlu menyampaikan sikap demi memulihkan kondisi Indonesia yang sudah melenceng dari relnya.

Berbagai elemen dan organisasi masyarakat pun sudah menyampaikan seruan dan rekomendasi kepada pemerintah untuk segera memperbaiki hal-hal yang merugikan rakyat. Namun pemerintah tak merespons.