KONTEKS.CO.ID - Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol telah membatalkan upaya status darurat militer Korsel yang berlangsung singkat pada hari Rabu 4 Desember.

Keputusan ini Yoon Suk Yeol buat setelah anggota parlemen menentang pasukan keamanan dan ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan.

Upaya mengejutkan Yoon untuk memberlakukan darurat militer pertama Korsel dalam lebih dari empat dekade menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan terdalam sepanjang sejarah demokrasi modernnya. Bahkan mengejutkan sekutu terdekat Korea Selatan di seluruh dunia.

Amerika Serikat, yang menempatkan hampir 30.000 tentara di Korea Selatan untuk melindunginya dari Korea Utara yang bersenjata nuklir, awalnya menyuarakan keprihatinan atas deklarasi itu. Kini mereka lega bahwa darurat militer telah berakhir.

Perkembangan dramatis tersebut juga membahayakan masa depan Yoon -seorang politikus konservatif dan mantan jaksa penuntut umum bintang yang terpilih sebagai presiden pada 2022.

Partai oposisi utama Korea Selatan -yang anggota parlemennya melompati pagar dan berkelahi dengan pasukan keamanan, sehingga mereka dapat memberikan suara untuk membatalkan hukum tersebut- menuntut Yoon untuk segera mundur atas upaya "pemberontakan" tersebut.

Serikat buruh payung terbesar di negara itu juga menyerukan "mogok umum tak terbatas" hingga Yoon mengundurkan diri.

Dan pemimpin partai berkuasa Yoon sendiri bahkan menggambarkan upaya itu sebagai "tragis". Ia juga menyerukan agar mereka yang terlibat dimintai pertanggungjawaban.

Yoon mundur setelah anggota parlemen memilih untuk menentang deklarasi tersebut. Deklarasi ia buat pada Selasa malam dengan mengutip ancaman Korea Utara dan "pasukan anti-negara".

"Beberapa saat yang lalu, ada permintaan dari Majelis Nasional untuk mencabut keadaan darurat. Dan kami telah menarik militer yang terkerahkan untuk operasi darurat militer," kata Yoon dalam pidatonya. Pidato itu tersiarkan televisi sekitar pukul 04.30 pagi waktu setempat.

"Kami akan menerima permintaan Majelis Nasional dan mencabut darurat militer melalui rapat kabinet," cetusnya menutip CNA, Rabu 4 Desember 2024.

Kantor berita Yonhap kemudian melaporkan bahwa kabinet Yoon telah menyetujui usulan pencabutan perintah tersebut. ***