Prabowo: Tunjangan DPR Dicabut, Moratorium Kunker Luar Negeri Ditetapkan

KONTEKS.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah ketua umum partai politik di Istana Negara, Minggu, 31 Agustus 2025, untuk membahas gejolak sosial yang dipicu oleh kebijakan tunjangan rumah DPR.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa dirinya telah menerima laporan dari para pimpinan partai politik mengenai langkah-langkah yang akan diambil.

Salah satunya, setiap partai akan menindak anggota DPR yang diduga menyampaikan pernyataan keliru kepada publik.

“Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung mulai Senin, 1 September 2025,” ujar Prabowo.

Selain itu, Presiden juga menegaskan bahwa pimpinan DPR telah menyampaikan komitmen untuk mencabut kebijakan yang dinilai kontroversial, termasuk tunjangan anggota DPR.

“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” katanya.

Langkah ini diambil setelah gelombang demonstrasi meluas di berbagai kota dalam beberapa hari terakhir.

Pemerintah bersama DPR dan partai politik berkomitmen merespons aspirasi masyarakat dengan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan publik.***