KONTEKS.CO.ID – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen baru-baru ini kabarnya menerbitkan surat edaran mengenai distribusi Interactive Flat Panel berukuran 75 inci ke berbagai sekolah di Indonesia.
Flat panel adalah perangkat layar sentuh besar all-in-one yang menggabungkan fungsi layar datar, komputer, dan kemampuan interaktif, menggantikan proyektor dan papan tulis konvensional.
Tidak hanya sekolah negeri, perangkat berteknologi tinggi itu juga ditawarkan kepada sekolah berstandar internasional (SPK).
Baca Juga: Pemerintah Resmi Umumkan PPN Naik 12 Persen: RS Mahal dan Sekolah Internasional Dibidik
Contohnya British School, German School, Binus, Global Jaya, Gandhi, dan lain-lain.
Langkah ini menuai sorotan dari pengamat pendidikan Ina Liem.
Dia menilai, sekolah-sekolah internasional tersebut sebenarnya memiliki kemampuan finansial yang jauh lebih baik dibanding sekolah negeri pada umumnya.
Baca Juga: Panik, Sejumlah Sekolah Internasional di Spanyol Dapat Ancaman Bom
Maka flat panel dinilai tidak mendesak untuk mendapatkan sekolah-sekolah internasional itu.
“Sekolah-sekolah besar jelas mampu membeli sendiri flat panel jika memang diperlukan," kata Ina melalui unggahannya di media sosial.
"Artinya, kebijakan ini tidak berbasis data kebutuhan dan urgensi masyarakat, melainkan sekadar distribusi massal tanpa prioritas yang jelas,” masih kata Ina.
Baca Juga: 10 Rekomendasi Sekolah Internasional Terbaik di Indonesia
Menurut Ina, di tengah berbagai persoalan mendasar dunia pendidikan, langkah pemerintah ini justru menimbulkan tanda tanya besar.
Dia menyinggung masih rendahnya gaji guru, kondisi sekolah yang memprihatinkan di banyak daerah, hingga kasus kebocoran anggaran pendidikan yang berulang kali terungkap.
Artikel Terkait
Kemendikdasmen Sebut Libur Sekolah Selama Bulan Ramadan adalah Hoaks!
Simak, Ini Cara Cek NISN Siswa di Laman Resmi Kemendikdasmen
Kemendikdasmen Resmi Ganti UN dengan TKA: Ini Daftar Mata Pelajaran yang Akan Diuji
Kemendikdasmen Minta Tambahan Anggaran Lagi, Total Rp104,76 Triliun untuk Tahun 2026