Bupati Pati Sudewo Tak Laporkan Kenaikan PBB ke Pemerintah Pusat, Mendagri Jelaskan Mekanismenya

KONTEKS.CO.ID - Bupati Kabupayen Pati, Sudewo tak melaporkan besaran kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 sebesar 250 persen kepada pemerintah pusat.

Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dia menyebut, kenaikan tersebut hanya dikonsultasikan ke gubernur.

Tito menjelaskan, aturan dari Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), penentuan tarif NJOP dan PBB memang tidak disampaikan kepada Kemendagri.

Baca Juga: Abraham Samad: Kriminalisasi jika Diskusi Soal Ijazah Jokowi Melalui Podcast Dinilai Tindak Pidana

Kata dia, besaran NJOP dan PBB ditentukan oleh bupati dan wali kota.

Namun, besaran tarif itu harus dikonsultasikan kepada gubernur masing-masing wilayah.

"Penentuan angka NJOP dan PBB itu ditentukan bupati dan wali kota dengan konsultasi dan yang me-review adalah gubernur. Makanya, nggak sampai ke saya, tapi gubernur," kata Tito kepada wartawan di Lapangan Bulog, Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis 14 Agustus 2025.

Baca Juga: Terungkap! Ternyata Ini Alasan Tom Lembong Ngotot Laporkan Hakim dan Auditor BPKP

Tito pun mengingatkan seluruh kepala daerah agar dapat mempertimbangkan matang-matang kemampuan ekonomi masyarakat sebelum menetapkan besaran NJOP dan PBB.

"Saya mohon kepala daerah lainnya, setiap mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan pajak dan retribusi, jangan sampai memberatkan masyarakat. Lakukan bertahap saja," imbaunya.

Sebelumnya, puluhan ribu warga Pati menggelar demonstrasi agar Sudewo mundur dari kursi Bupati pada Rabu, 13 Agustus 2025.

Baca Juga: Kapolri Perintahkan Anak Buahnya Usut Pembakaran Mobil Polisi Saat Demonstrasi Bupati Pati Sudewo

Demo berawal saat Sudewo mengeluarkan kebijakan kontroversial yakni, menaikkan PBB-P2 sebesar 250 persen.