Pengadaan Laptop buat 15 Ribu Siswa Sekolah Rakyat, Mensos Bicara soal Pengadaan

KONTEKS.CO.ID - Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengimbau aparat penegak hukum untuk turut memantau proses pengadaan laptop di Sekolah Rakyat.

Ia menegaskan bahwa distribusi perangkat tersebut untuk seluruh pelajar harus dilakukan secara sesuai aturan dan bebas dari praktik korupsi.

“Pengadaan wajib dilakukan secara transparan, terbuka, tanpa permainan di belakang layar. Tidak boleh ada penyimpangan dan harus mengikuti prosedur serta ketentuan yang berlaku,” ujar Syaifullah Yusuf, Sabtu 9 Agustus 2025.

Syaifullah menambahkan, bantuan laptop yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu ini tidak boleh dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Baca Juga: Polytron Luxia: Gebrakan Laptop Lokal dengan Tiga Varian Premium

Menurutnya, langkah tersebut selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa setiap program pemerintah harus dijalankan dengan penuh integritas.

Untuk tahun ini, laptop dan seragam sekolah direncanakan diberikan kepada lebih dari 15 ribu siswa Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, mulai tingkat SD hingga SMA, melalui proses bertahap sepanjang 2025.

Tahap pertama penyaluran dimulai Agustus dengan target sekitar 9.700 siswa, disusul tahap kedua untuk 6.000 siswa.

Baca Juga: MacBook Pro OLED Hadir Akhir 2026, Benarkah Akan Jadi Laptop Tercanggih Apple?

Setiap penerima akan memperoleh satu unit laptop yang disesuaikan dengan jenjang pendidikannya.

Soal spesifikasi, Syaifullah menyerahkan sepenuhnya kepada panitia pengadaan, tetapi memastikan bahwa perangkat dipilih sesuai kebutuhan pembelajaran digital di masing-masing tingkat.

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menyediakan sarana pendukung pendidikan bagi anak-anak dari kelompok rentan, termasuk di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Baca Juga: Axioo PONGO Monster X 2025 Dirilis, Laptop Gaming Flagship Terkuat Buatan Lokal

Saat ini, Sekolah Rakyat telah hadir di 70 lokasi dan ditargetkan menjangkau 159 titik pada akhir 2025, dari Sabang hingga Merauke.***