Dugaan Praktik Terorganisir Penyelewengan Bansos Rp2 Triliun Mencuat, PPATK Sebut Ada Rekening Terkait Judol

KONTEKS.CO.ID - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan temuan dugaan penyelewengan penerima bantuan sosial (bansos).

Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai Rp2 triliun di 10 juta rekening penerima.

Merespons itu, Wakil Sekjen Demokrat Didik Mukrianto menyebut hal itu merupakan potret sistem penyaluran bansos di Indonesia yang masih rentan terhadap penyimpangan.

Baca Juga: Banjir Jakarta Belum Surut, Pramono Anung Tuai Kritis Pedas Warga DKI: Musibah Ini Paling Berat...

"Temuan PPATK ini menggambarkan potret sistem penyaluran bansos yang rentan, mengindikasikan potensi penyimpangan sistemik dan praktik terorganisir yang memanfaatkan celah dalam sistem penyaluran bansos," kata Didik kepada wartawan, Senin, 7 Juli 2025.

Dia berpendapat, hal ini bukan sekadar persoalan ketidaktepatan sasaran.

Namun, sudah mengarah penyalahgunaan dana yang bertentangan dengan tujuan utama bansos.

Baca Juga: Indonesia Minta India Terapkan Kebijakan Impor Minyak Sawit yang Lebih Pasti, ini Alasannya

Didik pun menduga, ada kelemahan proses verifikasi, lemahnya pengawasan, serta kurangnya koordinasi antar lembaga menjadi penyebab utama persoalan ini.

Lantaran itu, dia mendorong reformasi sistemik penyaluran bansos, termasuk peningkatan akurasi data penerima, penguatan pengawasan pasca-penyaluran, serta pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi anomali secara real-time.

Didik juga mendesak pemerintah segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proses penyaluran bansos, dari tahap seleksi hingga distribusi dana.

"Transparansi menjadi kunci agar bansos benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan," tandasnya.

Baca Juga: Gempa Bumi Terkini Magnitudo 5,1 Guncang Pangandaran, Kedalaman 10 Km

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta bantuan PPATK untuk menganalisis rekening-rekening yang selama ini terdata sebagai penerima bansos.