Grafik Pasar Induk Beras Cipinang Tunjukkan Ada Permainan Mafia, 11 Ribu Ton Hilang dalam Sehari

KONTEKS.CO.ID - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melontarkan tudingan keras soal dugaan praktik mafia beras yang berperan dalam lonjakan harga komoditas pokok tersebut, meski produksi nasional tengah melimpah.

Ia mengungkapkan adanya kejanggalan signifikan dalam data stok dan distribusi beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), yang diduga menjadi pangkal persoalan.

Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa, 3 Juni 2025, Amran mengawali paparannya dengan menyoroti kontradiksi antara data Badan Pusat Statistik (BPS) dan kondisi riil di lapangan.

Data BPS mencatat penurunan harga beras secara bulanan (month to month) dari Maret ke April 2025. Namun, di sisi lain, harga beras justru melonjak tajam di tingkat konsumen dengan alasan stok berkurang.

“Sekarang pertanyaannya, kenapa dikatakan hari ini stok di Cipinang kurang dan harga naik? Padahal produksi kita meningkat. Ini tidak masuk akal. Ada yang harus diluruskan,” ujar Amran di hadapan awak media.

Baca Juga: OJK Ungkap Kerugian Akibat Scam Mencapai Rp2,6 Triliun, Ratusan Ribu Rekening Terlibat, Waspada!

Amran lalu menampilkan grafik data stok beras di PIBC sejak 2020. Data tersebut menunjukkan bahwa stok awal beras cenderung stabil di kisaran 30 ribu ton. Namun, memasuki awal 2025, stok melonjak ke angka 50 ribu ton seiring panen raya dan peningkatan produksi.

Kejanggalan mencuat ketika ia menunjukkan data pengeluaran beras dari stok PIBC. Jika biasanya stok yang keluar berkisar antara 2.000 hingga 4.000 ton per hari, pada 28 Mei 2025 tercatat lonjakan drastis: 11.410 ton beras keluar hanya dalam satu hari.

“Biasanya 3.000, 2.000, 1.000 ton. Tapi tiba-tiba 11 ribu keluar dalam sehari. Masuk akal tidak, teman-teman wartawan? Aneh kan? Ya, ini jawabannya,” ujar Amran sambil menunjuk grafik data di layar.

Amran menduga, lonjakan distribusi fiktif ini merupakan manuver oknum tertentu yang disebutnya sebagai "middle man" atau perantara dagang yang berperan sebagai mafia. Ia menilai tindakan tersebut merupakan bentuk sabotase terhadap upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

“Ini sudah tidak sehat. Ini bisa disebut sabotase data. Kita sedang bekerja keras bantu petani, tingkatkan produksi, kok malah ada yang mempermainkan pasar dari belakang layar,” tegasnya dengan nada tinggi.

Baca Juga: Sudah Berumur, Luka Modric Masih Dilirik AC Milan

Pola Lama, Ancaman Baru

Dugaan adanya permainan dalam rantai distribusi beras bukanlah hal baru. Namun, pernyataan eksplisit dari seorang menteri soal “mafia beras” menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan mengambil langkah serius.

Menurut Amran, praktik manipulasi stok seperti ini tidak hanya merugikan petani dan konsumen, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pangan nasional.