Koalisi Masyarakat Sipil Desak Dibentuk Tim Pencari Fakta Terkait Tragedi Ledakan Amunisi TNI di Garut

KONTEKS.CO.ID - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak segera dibentuk tim pencari fakta untuk mengungkap tragedi ledakan amunisi TNI AD di Garut, Jawa Barat. Sebanyak 13 orang meninggal dunia akibat kejadian ini.

Ledakan terjadi saat personel Gudang Pusat Munisi (Gupusmu) III TNI AD melakukan pemusnahan amunisi tidak laik pakai pada Senin pagi, 12 Mei 2025.

Peristiwa tersebut menimbulkan kekhawatiran publik atas kelalaian prosedur keamanan dalam kegiatan militer yang berlangsung di dekat permukiman warga.

Baca Juga: Jokowi Diharapkan Maju Jadi Calon Ketua Umum PSI, Kaesang Bakal Ngalah atau Ikutan Daftar Calon Ketum?

Koalisi mengecam pernyataan sejumlah petinggi TNI yang menyebut warga sipil menjadi korban karena hendak mengambil serpihan logam dari sisa ledakan. Mereka menilai klaim itu terburu-buru dan menyakitkan hati keluarga korban.

Ringkasan Tragedi Ledakan Amunisi TNI di Garut (12 Mei 2025)

Peristiwa:

Terjadi ledakan saat pemusnahan amunisi tidak laik pakai oleh TNI AD di Desa Sagara, Cibalong, Garut, Jawa Barat, pada Senin, 12 Mei 2025.

Lokasi ledakan berada di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang biasa digunakan untuk kegiatan tersebut.

Korban:

Sebanyak 13 orang tewas: 9 warga sipil dan 4 anggota TNI, termasuk Kepala Gudang Pusat Munisi (Gupusmu) III.

Beberapa warga disebut bekerja membantu TNI, bukan memulung logam seperti klaim awal.

Baca Juga: Ekspor Anjlok, Rupiah Goyang! Apindo: Kombinasi Masalah Ini Bikin Ekonomi Tambah Tertekan!

Respons Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan:

Menyampaikan belasungkawa dan mengecam insiden yang dinilai sebagai potensi pelanggaran HAM (hak hidup).

Menyatakan bahwa klaim TNI bahwa warga korban adalah pemulung merupakan pernyataan terburu-buru dan tidak sensitif.

Mendesak:

Komisi I DPR RI untuk membentuk Tim Pencari Fakta.