Sederet Kasus Hukum dan Kontroversi yang Seret Pengurus Danantara, Mulai Rosan Roeslani hingga Dewan Pengawas 

Kejagung menyatakan bahwa perkembangan penyidikan akan disampaikan sesuai kebutuhan dan tidak terkait dengan agenda politik tertentu.

Baca Juga: Andre Taulany Kembali Gugat Cerai Talak usai Upaya Serupa hingga Banding Pernah Ditolak Pengadilan Agama

4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

Salah satunya adalah dugaan keterlibatannya dalam melobi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meloloskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Tuduhan ini mencuat melalui laporan investigasi yang menyebutkan peran Pratikno dalam strategi politik selama masa kepresidenan Joko Widodo.

Pratikno juga disebut-sebut dalam polemik dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Beberapa pihak menilai bahwa Pratikno, sebagai mantan Rektor UGM, memiliki pengetahuan mendalam mengenai isu ini.

Hingga saat ini, tidak ada bukti konkret atau proses hukum resmi yang membuktikan keterlibatan Pratikno dalam kasus-kasus tersebut. Pernyataan dan tuduhan yang muncul lebih banyak berasal dari opini dan laporan investigasi tanpa disertai fakta hukum yang jelas.

Baca Juga: Harley-Davidson Luncurkan 7 Model Motor Terbaru 2025 di Indonesia, Ini Harganya

5. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

Kasus "Kardus Durian" (2011): Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Agustus 2011. Dua pejabat Kemenakertrans ditangkap karena diduga menerima suap terkait pengucuran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID).

Uang suap tersebut ditemukan dalam kardus durian, sehingga kasus ini dikenal dengan sebutan "kardus durian". Meskipun nama Cak Imin disebut-sebut dalam kasus ini, KPK tidak menemukan bukti yang cukup untuk menetapkannya sebagai tersangka.

Kasus Pengadaan Sistem Proteksi TKI (2012): Pada 2023, KPK mulai menyelidiki dugaan korupsi dalam pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kemenakertrans tahun 2012.

Beberapa pejabat, termasuk Reyna Usman yang merupakan politikus PKB, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Cak Imin dipanggil KPK sebagai saksi dalam kasus ini, mengingat posisinya sebagai Menakertrans pada periode tersebut. Namun, hingga kini, tidak ada penetapan status tersangka terhadap dirinya.

Kasus Lain: Selain dua kasus di atas, nama Cak Imin juga pernah dikaitkan dengan beberapa kasus lain, seperti dugaan korupsi dana hibah di Jawa Timur yang melibatkan adiknya, Abdul Halim Iskandar.

Namun, keterlibatan langsung Cak Imin dalam kasus-kasus tersebut tidak terbukti secara hukum.

Baca Juga: Kronologi Kasus Vape Etomidate, Jonathan Frizzy Buat Grup WA Berangkat untuk Jualan, Harga Rp3 juta sampai Rp4 juta