Komisi I DPR Endus Pencopotan Letjen Kunto Berbau Intervensi Politik Pihak Luar

KONTEKS.CO.ID - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Oleh Soleh, mengaku kaget ada mutasi perwira tinggi atau pati TNI yang dibatalkan hanya dalam selang waktu sehari.

Pembatalan tersebut memunculkan dugaan mutasi pati TNI mendapat intervensi dari pihak luar.

Karena itu, Oleh Soleh meminta proses rotasi prajurit TNI tak digelar lantaran adanya intervensi politik dari pihak luar manapun. Sebab petinggi TNI dilarang bermain dua kaki atau mempunyai loyalitas ganda. 

Baca Juga: BRI Kucurkan Kredit Segmen Mikro Rp632,22 Triliun Hingga Akhir Maret 2025, Dorong Pelaku UMKM Naik Kelas

Menurut Kang Oleh, sapaan akrabnya, pembatalan mutasi perwira tinggi hanya selang hari pascapenetapan adalah sesuatu yang tak lazim. Ini bakal menciptakan pertanyaan di masyarakat.

"Akhirnya menimbulkan banyak spekulasi dan tanggapan dari masyarakat. Sebab tak biasa mutasi dibatalkan setelah ditetapkan," bebernya, mengutip Selasa 6 Mei 2025.

Terlebih mutasi tersebut ditujukan kepada putra mantan Wakil Presiden Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, yakni Letjen Kunto Arief Wibowo. 

Baca Juga: 8 Tahun Tanah Wakaf Terlantar Demi Tol Bocimi

Pencopotan itu langsung disangkutpautkan dengan sikap politik Try Sutrisno yang merestui pencopotan jabatan Gibran Rakabuming Raka sebagai wapres.

"Hal ini tak baik bagi TNI. Citranya jadi buruk, sebab masyarakat banyak yang menduga mutasi terkait dengan kepentingan politik," ungkap anggota Dewan dari Dapil Jawa Barat XI itu.

Dia menegaskan, proses mutasi jangan sampai melibatkan intervensi politik dari pihak luar. Rotasi wajib dilakukan demi kepentingan TNI sebagai organisasi agar kinerjanya semakin baik. "Jadi bukan karena permintaan orang lain," tambahnya. 

Baca Juga: 6 Ciri Busi Motor Akan Mati dan Harus Segera Diganti, Nomor 4 Bisa Nguras Kantong

Sebagai anggota Komisi Pertahanan, Kang Oleh menegaskan, loyalitas prajurit TNI hanya kepada negara, bukan terhadap orang lain. Prajurit dilarang memiliki loyalitas ganda.

Dalam hirarki, petinggi TNI wajib tunduk terhadap presiden. Jadi mereka diharamkan bermain dua kaki atau punya loyalitas ganda yakni mengikuti perintah presiden, tapi juga menjalankan keinginan politik pihak lain.

"Kepentingan politik dari luar tak boleh merusak TNI. Ini penting untuk kita perhatikan, khususnya bagi perwira tinggi TNI," tegasnya. ***