Menteri Maman Paparkan Capaian Fasilitasi Perizinan UMKM, Bentuk Transparansi Publik

KONTEKS.CO.ID - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menyampaikan laporan pencapaian fasilitasi perizinan Kementerian UMKM sepanjang triwulan pertama tahun 2025.

Laporan ini disampaikan sebagai bagian dari komitmen dalam menjunjung tinggi transparansi dan pelibatan publik terhadap kinerja serta arah kebijakan kementerian.

Pencapaian utama telah dicapai berdasarkan arahan dan petunjuk Presiden Prabowo Subianto terkait kemudahan berusaha bagi pengusaha UMKM.

Baca Juga: Perang Teknologi: Google Umumkan Model Gemini AI yang Lebih Cepat dan Murah Ketimbang OpenAI

“Informasi ini kami buka sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemantauan dan benchmarking capaian,” ujar Menteri Maman dalam konferensi pers seusai acara halalbihalal di Jakarta, Selasa, 15 April 2025.

Menteri Maman menyebutkan, hingga akhir triwulan I 2025, Kementerian UMKM bersama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah mendorong percepatan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi UMKM sebanyak 739.843 NIB.

Masyarakat pelaku UMKM yang menerima percepatan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) Kementerian UMKM.

Dengan capaian ini, secara kumulatif, total penerbitan NIB nasional telah mencapai 12,27 juta atau sekitar 80,2 persen dari target nasional sebesar 15,3 juta NIB pada tahun 2029.

Baca Juga: Korban Keracunan Makanan Pentas Wayang Kulit di Klaten Mencapai Ratusan, 1 Meninggal, Bupati Tetapkan KLB

Selain NIB, Menteri Maman juga melaporkan penerbitan pada triwulan I 2025 sebanyak 25.509 sertifikat halal dengan cakupan sekitar 162.754 produk dari target nasional 2025 sebesar 3,5 juta sertifikasi halal.

“Untuk itu, Kementerian UMKM terus mendorong kemudahan berusaha dan legalitas pengusaha UMKM melalui penyelenggaraan ‘Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro’ yang akan diadakan di 18 provinsi guna mempercepat target tersebut,” ujar Menteri UMKM.

Menteri Maman menjelaskan guna mempercepat target nasional sertifikasi halal, Kementerian UMKM bersama BPJPH mendorong kebijakan halal self declare yang dapat dilakukan oleh pengusaha mikro dan kecil didampingi pendamping halal untuk menyatakan kehalalan produknya.

Baca Juga: Alumni Fakultas Kehutanan UGM Jadi Saksi Terkait Skripsi dan Ijazah Jokowi yang Dituding Palsu