Bantahan Tom Lembong Usai Didakwa Rugikan Negara Rp578 M, Sebut Impor Gula Telah Diaudit BPK

KONTEKS.CO.ID - Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Tom Lembong membantah dakwaan terhadap dirinya hingga merugikan negara senilai Rp578 miliar dalam kasus dugaan importasi gula Kemendag.

Tom Lembong melalui penasihat hukumnya, Ari Yusuf Amir menilai Pengadilan Tipikor Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Tom Lembong.

Menurut mereka, surat dakwaan menyasar orang yang keliru dan bersifat kabur.

Baca Juga: KPK Limpahkan Berkas Perkara Hasto Kristiyanto, Pihak Sekjen PDIP Khawatir Gugurkan Praperadilan

"Untuk itu, kami mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa dari tahanan seketika setelah putusan sela dibacakan," ujar Ari dalam sidang pembacaan nota keberatan (eksepsi) di Pengadilan Tipikor Jakarta, pada Kamis, 6 Maret 2025.

Ari juga meminta majelis hakim memerintahkan penuntut umum (JPU) untuk melakukan rehabilitasi dan memulihkan nama baik dan kedudukan hukum sesuai dengan harkat dan martabat Tom Lembong.

Menurut Ari, perbuatan Tom Lembong tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dan hal didakwakan merupakan perkara administratif di bidang perdagangan dan pangan.

Baca Juga: Jafar-Felisha Kandas di 16 Besar Orleans Masters 2025 Usai Berjuang 3 Gim

Ari menyampaikan hal itu seraya menyoroti kegiatan importasi gula yang dilakukan Kemendag RI periode 2015-2016 saat itu telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kegiatan importasi gula periode 2015-2016 juga telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan disimpulkan tidak terjadi kerugian negara," ujarnya.

Sementara, soal dakwaan yang dinilai tidak jelas dari jaksa penuntut umum, Ari menyampaikan hal itu karena surat dakwaan tidak menguraikan harga beli gula kristal putih oleh sejumlah koperasi milik TNI-Polri.

Baca Juga: Hashim Djojohadikusumo Temui Jokowi, Gelar Pertemuan Tertutup di Solo

Sejumlah koperasi itu antara lain, Induk Koperasi Kartika (INKOPKAR), Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL), Pusat Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (PUSKOPOL) dari delapan perusahaan swasta, yang menjadi dasar kerugian negara.

Sebelumnya, Tom Lembong didakwa JPU telah merugikan keuangan negara sebesar Rp578 miliar.