Pramono Anung Benarkan Menkeu Purbaya Soal Dana APBD Mengendap Rp14,6 Triliun, Jelaskan Peruntukannya  

Menurutnya, rendahnya serapan anggaran membuat ekonomi daerah melambat dan pembangunan tersendat.

Purbaya menegaskan, persoalan bukan soal ketiadaan dana, tetapi lambatnya eksekusi. Hingga September 2025, total serapan anggaran seluruh provinsi baru mencapai 51,3 persen dari total pagu Rp1.389 triliun.

Menkeu Purbaya menyoroti belanja modal yang turun drastis menjadi Rp58,2 triliun, turun lebih dari 31 persen.

Baca Juga: Hasil French Open 2025: Anthony Ginting Bangkit Lewati Babak Pertama, Gregoria Gugur Lagi

Padahal, belanja modal berdampak langsung pada pembangunan dan pembukaan lapangan kerja. Sektor belanja barang dan jasa juga mengalami penurunan, yang turut memperlambat perputaran ekonomi lokal.

Ultimatum Purbaya untuk Kepala Daerah

Purbaya menegaskan, pemda harus mempercepat realisasi anggaran terutama yang bersifat produktif dalam tiga bulan terakhir tahun ini.

“Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito. Kalau uang bergerak, ekonomi ikut hidup,” ujarnya.

Baca Juga: KPK Ungkap Temuan Tambang Ilegal Dekat Sirkuit Mandalika. Produksi 3 Kg Emas dalam Satu Hari  

Ia juga menekankan pentingnya tata kelola dan integritas agar kepercayaan publik dan investor tetap terjaga.

Pemprov DKI Jakarta menjadi yang tertinggi dengan Rp14,6 triliun, disusul Jawa Timur Rp6,8 triliun, dan Banjarbaru Rp5,1 triliun.***