Kejati DKI Didesak Usut Dugaan Gratifikasi Mobil Mewah oleh Bank Jakarta ke Komisioner BAZNAS

KONTEKS.CO.ID - Dugaan praktik gratifikasi kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, sorotan tertuju pada Bank Jakarta dan lima komisioner Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) DKI Jakarta yang baru saja dilantik pada Mei 2025.

Informasi yang beredar menyebutkan adanya pemberian lima unit mobil mewah Toyota Innova Zenix dari pihak Bank Jakarta kepada para komisioner tersebut.

Menanggapi hal ini, Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) dan POROS MUDA Nahdlatul Ulama (NU) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk segera melakukan penyelidikan mendalam.

Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, mengatakan pihaknya telah membentuk tim investigasi independen guna menelusuri lebih jauh dugaan gratifikasi tersebut.

Baca Juga: Bukan ChatGPT atau Gemini, AI Tangguh Ini Jadi Jawara Dunia

“Kami mendesak Kejati DKI Jakarta segera menyelidiki dugaan gratifikasi tersebut. Informasi ini harus diklarifikasi secara terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi liar,” ujar Joko saat ditemui di Jakarta, Sabtu, 12 Juli 2025.

Joko yang juga dikenal sebagai aktivis 98 menyoroti kinerja Bank Jakarta yang sebelumnya mengalami berbagai masalah, termasuk gangguan layanan ATM, aplikasi JakOne Mobile, dan dugaan kebocoran dana program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

“Bank Jakarta harus berbenah, bukan malah terlibat dalam kasus dugaan gratifikasi. Kami juga mendesak Gubernur DKI Pramono Anung untuk melakukan reformasi total di tubuh Bank Jakarta. Sesuai arahan Presiden Prabowo, pejabat yang tak becus kerja dan melanggar integritas harus dicopot,” kata Joko.

Baca Juga: Waspada Hujan Disertai Petir Sore Ini, Cek Prakiraan Cuaca Jabodetabek 13–14 Juli 2025

POROS MUDA NU: Komisioner BAZNAS Harus Jaga Amanah

Peringatan keras juga datang dari POROS MUDA NU. Koordinator Nasional Ramadhan Isa mengingatkan para komisioner BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas.

“Kami akan terus mengawasi kinerja BAZNAS. Setiap penyimpangan akan kami kawal karena ini menyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat dan infak,” ujarnya.

Ramadhan menegaskan bahwa dana umat harus dikelola secara amanah dan transparan demi kepentingan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.