Harris Turino Tegaskan Negara Wajib Hadir di Nadi Ekonomi Rakyat, tapi Jangan Menelan Pasar

Kedua, aspek finansial, karena sejak awal sudah muncul keraguan atas kelayakan proyek ini secara ekonomi.

Dan ketiga, aspek risiko bencana alam, sebab jalur yang dilalui proyek KCJB melewati kawasan rawan gempa dan tanah labil.

Baca Juga: Jadwal Perempat Final BWF World Junior Championships 2025: 6 Wakil Indonesia Siap Bikin Kejutan!

Artinya, peringatan itu sebenarnya sudah muncul sejak awal?

Betul. Dan faktanya, kekhawatiran itu kini terbukti. Target penumpang 40 ribu per hari tidak tercapai — realisasinya hanya sekitar 16 ribu orang. Tiket yang semula Rp400 ribu pun harus diturunkan menjadi Rp250 ribu demi menarik minat masyarakat.

Akibatnya, kerugian operasional mencapai Rp10 miliar per hari. Perusahaan pelat merah seperti PT KAI, yang semula dalam kondisi sehat, kini ikut menanggung beban keuangan proyek tersebut.

Tapi Anda tetap tidak menolak ide pembangunan kereta cepat itu sendiri?

Tidak. Saya tidak menolak idenya. Di banyak negara, proyek seperti ini memang tidak menguntungkan secara komersial dan umumnya disubsidi negara. Bedanya, dulu pemerintah menegaskan tidak akan menggunakan dana APBN untuk proyek ini. Kalau sekarang akhirnya harus disubsidi, katakan dengan jujur dan transparan kepada publik. Masyarakat bisa memahami jika alasannya logis dan terbuka. Tapi kalau disembunyikan, kepercayaan publik justru akan hilang.

Baca Juga: Gempa Magnitudo 5,0 Hantam Melonguane Sulut Pagi Ini, Pusatnya di Laut

Menurut Anda, ke mana arah ekonomi pemerintahan Prabowo ke depan?

Saya optimistis. Pak Prabowo serius membangun kemandirian ekonomi nasional. Beliau ingin memperkuat industri dasar, pangan, dan energi.

Tapi semua itu butuh konsistensi, tidak bisa hanya dari kebijakan moneter atau fiskal. DPR siap mengawal agar setiap rupiah uang rakyat benar-benar bekerja untuk rakyat.

Terakhir, apa makna keuangan negara bagi Anda pribadi?

Bagi saya, ekonomi itu soal keseimbangan. Uang harus bergerak, tapi keadilan sosial tidak boleh hilang. Negara harus hadir untuk menolong yang lemah, tapi tidak boleh mematikan dinamika pasar.

Di situlah letak ekonomi Pancasila — negara hadir tanpa menindas pasar, dan pasar tumbuh tanpa mengkhianati rakyat. ***