Pemerintah Hapus Uang Saku Rapat dan Pulsa untuk PNS Mulai 2026  

"Rapat-rapat ini masuk kategori belanja barang," ucapnya.

Ketiga, Kemenkeu juga memangkas anggaran honorarium bagi pengelola keuangan di kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp300 miliar atau sekitar 38 persen dibanding tahun sebelumnya.

Keempat, SBM 2026 menetapkan uang harian bagi mahasiswa magang di instansi pemerintah sebesar Rp57 ribu per hari.

Namun, realisasinya tetap akan bergantung pada anggaran masing-masing K/L.

Baca Juga: DPR Kecam Manuver Paulus Tannos, Pelecehan Kedaulatan Hukum Negara  

"Harapannya kementerian/lembaga nanti akan mengalokasikannya sehingga ini (uang saku mahasiswa magang) bisa diberikan. Tapi kalau pertanyaannya wajib apa nggak, tentunya tergantung pada ketersediaan anggaran," tuturnya.

Menurut Lisbon, Kemenkeu menyadari kebijakan efisiensi ini dapat memengaruhi sektor perhotelan, mengingat kegiatan pemerintahan di hotel dipastikan akan berkurang.

Namun, standar biaya yang ditetapkan telah disesuaikan dengan harga rata-rata penginapan di masing-masing daerah.

"Memang kegiatan-kegiatan pemerintah yang di hotel itu otomatis berkurang, tetapi sebenarnya pemerintah juga melaksanakan tugas-tugasnya itu tidak melulu harus di luar kantor. Bisa melalui rapat online, Zoom Meeting, tentunya tanpa harus mengorbankan output," terangnya.

Baca Juga: Lenovo Legion Pro 7i Gen 8, Laptop Gaming Premium dengan Performa Monster

Terkait akan berdampak terhadap kegiatan ekonomi, Lisbon menyebut tergantung besar alokasi anggarannya.

"Karena pemerintah saat ini melakukan efisiensi terhadap aktivitas itu, memang punya dampak terhadap perhotelan atau kegiatan-kegiatan lain yang terkait," katanya.

Pemerintah, tambahnya, memiliki langkah kompensasi untuk menekan dampak negatif di sektor perhotelan.

Salah satunya, melalui insentif ekonomi yang sudah dirancang oleh Presiden Prabowo Subianto, meski rinciannya belum disampaikan.***