KONTEKS.CO.ID - Wakil PM Phumtham Wechayachai mengambil alih dengan wewenang penuh kebijakan Pemerintahan Thailand, sementara Parlemen bersiap memilih pemimpin baru pekan depan.
Kabinet Thailand pada Sabtu 30 Agustus 2025 menunjuk Wakil PM Phumtham Wechayachai sebagai Perdana Menteri sementara, sehari setelah Mahkamah Konstitusi menolak Paetongtarn Shinawatra yang sedang digantung jabatannya karena pelanggaran etika.
Menteri Kantor Perdana Menteri Chusak Sirinil menyatakan Phumtham akan menjalankan jabatan ini dengan “wewenang penuh,” dan Kabinet telah menetapkan “kerangka kerja ketat” untuk memastikan stabilitas selama masa transisi tanpa melampaui mandat sebagai pejabat sementara.
Hal itu seperti dikutip dari Bangkok Post.
Baca Juga: Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra Resmi Dipecat
Dewan Perwakilan Rakyat akan mengadakan sidang pada 3-5 September untuk memilih perdana menteri baru dari kandidat yang diajukan sebelum pemilu umum Mei 2023.
Kabinet yang ada akan tetap menjalankan tugasnya sampai pemerintahan baru dilantik, sesuai ketentuan konstitusi.
Paetongtarn diberhentikan setelah pengadilan tertinggi Thailand memutuskan bahwa panggilan teleponnya dengan pemimpin Kamboja, Hun Sen, melanggar standar etika jabatannya.
Obrolan via telepon itu berisi kritik terhadap komandan Wilayah 2 Angkatan Darat Thailand di tengah ketegangan perbatasan.
Pengadilan sebelumnya sudah menangguhkan tugasnya bulan lalu saat kasus ini sedang disidangkan.
Pemecatan ini menandai gejolak terbaru dalam politik Thailand, yang sejak penggulingan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra pada 2006 kerap mengalami benturan antara pemimpin terpilih dan lembaga peradilan.***