Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra Resmi Dipecat

KONTEKS.CO.ID - Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra resmi dipecat setelah percakapan teleponnya dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen bocor hingga memicu kemarahan publik.

PM termuda Thailand itu telah diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi negara tersebut setelah hanya satu tahun berkuasa.

Pengadilan memutuskan bahwa wanita 39 tahun itu melanggar etika dalam percakapan telepon yang bocor pada bulan Juni, lalu, sementara kedua negara tetangga berada di ambang konflik bersenjata.

Ia juga mengkritik seorang komandan militer Thailand – sebuah tindakan tabu di negara yang militernya sangat berpengaruh.

Baca Juga: Hari Ini, PM Thailand dan Kamboja Gelar Perundingan Damai di Malaysia Dimediasi Anwar Ibrahim

Pertempuran meletus beberapa pekan kemudian dan berlangsung selama lima hari. Setidaknya 35 orang tewas dan lebih dari 260.000 orang mengungsi.

Shinawatra, yang baru terjun ke dunia politik ketika menjabat pada Agustus tahun lalu, meminta maaf atas panggilan telepon tersebut dan mengatakan bahwa ia berusaha mencegah perang. Ia diskors pada bulan Juli lalu.

Dia kini menjadi PM Thailand kelima dari, atau didukung oleh, keluarga miliarder Shinawatra yang digulingkan oleh militer atau pengadilan dalam 17 tahun, di tengah perebutan kekuasaan antara para elite negara yang bertikai.

Putusan ini semakin menjerumuskan Thailand ke dalam ketidakpastian politik di tengah kekhawatiran publik atas reformasi yang mandek dan ekonomi yang tersendat.

Baca Juga: Presiden Prabowo Disambut Hangat PM Thailand di Bangkok

"Semua pihak dalam politik Thailand kini harus bekerja sama untuk membangun stabilitas politik dan memastikan tidak akan ada titik balik lagi," ujar Paetongtarn Shinawatra, melansir AP News, Sabtu, 30 Agustus 2025.

Fokus kini akan beralih kepada siapa yang akan menggantikan Shinawatra. Ayahnya yang berpengaruh dan miliarder, Thaksin Shinawatra, yang juga pernah menjabat sebagai PM Thailand, diperkirakan akan menjadi pusat perundingan untuk mempertahankan kekuasaan partai Pheu Thai yang berkuasa.

Pemimpin oposisi utama, Partai Rakyat, telah meminta perdana menteri berikutnya untuk membubarkan parlemen setelah mereka dilantik.