KONTEKS.CO.ID - Oposisi Thailand hari ini, Senin 24 Maret 2025, menginterogasi Perdana Menteri (PM) Paetongtarn Shinawatra akibat dari pengaruh ayahnya, Thaksin Shinawatra.
Ini adalah hari pertama mosi tidak percaya parlemen yang menuduh PM Thailand Paetongtarn Shinawatra tidak memenuhi syarat. Bahkan membiarkan Thaksin yang berkuasa untuk menggunakan pengaruhnya atas pemerintahan.
Partai Rakyat selaku oposisi mengatakan, Paetongtarn mengikuti arahan dari ayahnya, tokoh politik yang dinilai memecah belah, Thaksin Shinawatra. Yakni, mantan perdana menteri miliarder yang dilarang memegang jabatan karena dihukum akibat konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Baca Juga: Kabareskrim Polri Janji Usut Tuntas Teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus ke Kantor Tempo
Perkara ini yang membuatnya mengasingkan diri selama 15 tahun.
"Kami memiliki pemimpin di luar sistem... yang mengarahkan kebijakan pemerintah tanpa akuntabilitas apa pun," tuding pemimpin Partai Rakyat, Natthaphong Ruengpanyawut, kepada parlemen, mengutip Reuters.
"Thailand mengalami kerugian ganda: satu orang bekerja tanpa akuntabilitas, yang lain pemegang kekuasaan negara tidak memiliki kualifikasi," katanya.
Baca Juga: Duh, PP PBSI Kembali Larang Berlaga di Turnamen Bulu Tangkis Bergengsi
Meskipun mendapat peringkat yang tidak terlalu bagus dalam jajak pendapat, Paetongtarn memasuki debat dua hari itu dengan posisi yang tegas, tanpa tanda-tanda kekacauan dalam koalisi yang menguasai mayoritas parlemen. Sehingga kecil kemungkinan mosi tersebut akan berhasil saat diajukan ke pemungutan suara pada hari Rabu mendatang.
Paetongtarn, 38, anggota keempat keluarga Shinawatra yang menduduki jabatan teratas, tidak menanggapi tuduhan Natthaphong.
Sebelumnya, ia menegaskan bahwa pemerintahannya tidak berada di bawah pengaruh siapa pun. Sementara Thaksin, 75, mengatakan, ia sudah pensiun dan hanya memberikan nasihat.
Baca Juga: Cocok Buat Mudik Idul Fitri 2025, Deretan HP realme Terbaru Ini Didiskon Rp500 Ribu
Thaksin, politisi paling berpengaruh dan memecah belah di Thailand, telah menjadi sorotan politik Thailand selama 24 tahun terakhir.
Ia kembali ke rumah pada tahun 2023 dan menghabiskan enam bulan dalam tahanan di rumah sakit di bawah pemerintahan yang dipimpin oleh Partai Pheu Thai yang didirikannya, sebelum dibebaskan bersyarat.
Thaksin telah berbicara secara terbuka dan sering tentang kebijakan yang mencakup melegalkan perjudian dan mengadopsi mata uang kripto. Serta memperjuangkan skema pemberian bantuan senilai USD14 miliar untuk merangsang ekonomi, yang semuanya telah dikejar oleh pemerintah yang dipimpin Pheu Thai. ***
Artikel Terkait
Kronologi Bus Jemaah Umrah asal Bojonegoro Tabrak Jip Terbakar: Berikut Identitas 6 WNI yang Meninggal dan Luka-Luka
Gedung Putih: Trump Dukung Penuh Aksi Pembantaian Israel di Gaza
Israel Bekukan Pajak Palestina Rp16,5 Triliun, Warga Palestina Hadapi Krisis Ekonomi Akut!
Kebakaran Hutan Besar Korea Selatan Terus Mengganas, Warga Dievakuasi Massal
Korea Selatan Dilanda Kebakaran Hutan, 2 Petugas Damkar Tewas dan 2 Lainnya Hilang