Rekonstruksi Gaza Pascaperang Bisa Makan Biaya hingga Rp879 Triliun

KONTEKS.CO.ID - Upaya membangun kembali Gaza setelah perang berkepanjangan menghadapi tantangan besar, terutama dari sisi pendanaan.

Laporan bersama Bank Dunia, PBB, dan Uni Eropa memperkirakan kebutuhan untuk rekonstruksi dan pemulihan ekonomi wilayah itu mencapai sekitar USD53 miliar atau Rp879,5 triliun selama 10 tahun ke depan.

Dari jumlah tersebut, sekitar USD20 miliar dibutuhkan dalam tiga tahun pertama untuk memperbaiki infrastruktur vital, memulihkan layanan dasar, dan menghidupkan kembali aktivitas ekonomi warga Gaza yang porak-poranda akibat perang.

Baca Juga: Ratusan Siswa SMPN 1 Cisarua Keracunan MBG, Kinerja Bupati Jeje Ritchie Ismail Disorot: Menu Ayam Bau Bangkai

Pemerintah Mesir yang memimpin sejumlah inisiatif pascaperang, berencana menggelar konferensi awal pemulihan dan rekonstruksi Gaza pada November mendatang.

Acara ini diharapkan dapat menghimpun dukungan internasional bagi pendanaan tahap awal pembangunan.

Sementara PM Inggris Keir Starmer mengumumkan komitmen bantuan sebesar USD27 juta untuk mendukung penyediaan air bersih dan sanitasi di Gaza.

Baca Juga: Fase Kedua Gencatan Senjata Israel-Hamas, Pembentukan Pemerintahan Baru dan Pasukan Penjaga Perdamaian

Bantuan tersebut akan disalurkan melalui lembaga kemanusiaan yang sudah bekerja di lapangan, seperti UNICEF dan World Food Programme (WFP).

Starmer juga mengumumkan Inggris akan menjadi tuan rumah konferensi internasional selama tiga hari untuk membahas rencana rekonstruksi Gaza secara menyeluruh.

Konferensi itu akan menghadirkan perwakilan dari negara-negara donor, lembaga keuangan global, serta organisasi internasional seperti Bank Dunia dan European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Baca Juga: Polisi Dalami Kematian Terapis Anak 14 Tahun di Jaksel, Disdukcapil Indramayu Ikut Dipanggil

“Pemulihan Gaza harus dipimpin rakyat Palestina sendiri,” kata Starmer dalam pernyataannya yang dikutip dari laman resmi pemerintah Inggris.

Namun ia menegaskan proses rekonstruksi tidak boleh melibatkan Hamas dalam struktur pemerintahan Gaza ke depan.***