Pemerintahan ini akan bertugas mengelola layanan publik, menyalurkan bantuan kemanusiaan, dan menyiapkan proses politik menuju pemilihan umum di wilayah tersebut.
Fase kedua ini diumumkan sehari setelah Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi memimpin KTT Perdamaian di Sharm el-Sheikh atau Selasa kemarin.
Meski begitu, sejumlah analis menilai pelaksanaan fase kedua tidak akan mudah.
Tantangan utama datang dari potensi resistensi Hamas terhadap upaya perlucutan senjata.
Baca Juga: Tayangan Trans7 Hina Kiai dan Pesantren, PBNU Tempuh Jalur Hukum hingga Ajak Santri Tak Kecil Hati
Selain itu juga perbedaan pandangan antarnegara mengenai bentuk dan mandat pasukan penjaga perdamaian.
Sejak Oktober 2023, konflik di Gaza telah menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta menyebabkan kerusakan parah di wilayah tersebut.
Fase kedua perdamaian ini diharapkan menjadi langkah awal menuju rekonstruksi dan stabilitas jangka panjang di Gaza setelah dua tahun konflik berkepanjangan.***
Artikel Terkait
Trump Klaim Konflik Gaza Berakhir, DPR: Hentikan Agresi Militer Israel dan Bebaskan Sandera!
Jerman dan Prancis Desak PBB Bentuk Pasukan Perdamaian di Gaza, Indonesia Siap
Ditanya Amerika Hingga Mesir, Presiden Prabowo: Indonesia Siap Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza
Sebut Gencatan Senjata di Gaza Awal yang Baik, Presiden Prabowo: Puluhan Tahun Saya Membela Palestina, Sejak Masih Muda
Israel Tarik Pasukan, Prabowo Sebut Perdamaian Gaza Jadi Awal Baik: Kita Berdoa Ini akan Sukses!