Netanyahu Hindari Wilayah Udara Prancis saat Terbang Hadiri Forum PBB, Takut Ditangkap?

KONTEKS.CO.ID - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu mengambil rute penerbangan yang jauh lebih panjang dari yang seharusnya.

Ia menghindari wilayah udara sejumlah negara Eropa, saat dalam perjalanan menuju forum PBB di New York, Amerika Serikat (AS).

Netanyahu mengambil langkah itu diduga demi menghindari risiko penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan yang dirilis oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Wing of Zion, pesawat Israel yang setara dengan Air Force One milik AS, kedapatan melintasi wilayah di atas Yunani dan Italia namun kemudian berbelok ke selatan menuju Selat Gibraltar sebelum menuju Atlantik.

Baca Juga: Ketika Prabowo Pamer Kesuksesan Swasembada Beras di Forum PBB, Optimis RI Jadi Lumbung Pangan Dunia

Pemerintah Israel tidak memberikan alasan resmi untuk rute panjang tersebut, sementara media Israel melaporkan bahwa hal itu dilakukan untuk menghindari terbang di atas negara yang akan diwajibkan untuk menangkapnya.

Rute yang lebih pendek dan hemat bahan bakar kemungkinan harus melintasi Prancis, Spanyol, Portugal, Irlandia, dan Inggris.

Negara-negara tersebut telah menandatangani undang-undang ICC dan secara hukum diwajibkan untuk menangkap dan menyerahkan Netanyahu ke pengadilan yang berbasis di Den Haag, Belanda jika ia memasuki wilayah mereka.

Konsekuensinya jelas, militer negara-negara tersebut bisa saja menegakkan aturan dengan memaksa pesawat mendarat.

Baca Juga: Pidato Pangan Prabowo di PBB Dinilai Kontradiktif

Prancis sebelumnya telah mengizinkan Israel menggunakan wilayah udaranya untuk penerbangan pada Kamis lalu, namun penerbangan tersebut ternyata tidak melintasi wilayah Prancis.

Hubungan antara Israel dan Prancis memburuk baru-baru ini, dengan Paris memimpin upaya diplomatik internasional untuk menekan Israel agar mengakhiri pertumpahan darah di Gaza, termasuk dengan mengakui Palestina sebagai negara pekan ini.

Netanyahu dengan tegas menentang pengakuan tersebut, dan karier politiknya berfokus pada pencegahan pembentukan negara Palestina.