PBB Pangkas 3.000 Pegawai dan Anggaran 20 Persen, Imbas AS Setop Dana: Guterres Siapkan Reformasi Besar

KONTEKS.CO.ID - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan memangkas anggaran dan jumlah pegawai secara drastis.

Langkah ini dilakukan menyusul keputusan Amerika Serikat yang menghentikan pendanaannya. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyiapkan reformasi besar-besaran yang dijuluki "UN 80".

"Kebijakan ini tidak bisa dilepaskan dari tantangan serius yang kami hadapi pasca keputusan AS," kata Antonio Guterres.

Baca Juga: Shopee, Tokopedia, TikTok Shop Kompak Tambah Biaya Order: Seller UMKM Harus Siap-Siap Tekor?

Menurut Bloomberg, PBB akan memangkas anggaran sebesar 20% menjadi USD3,7 miliar dan menghapus sekitar 3.000 posisi kerja. Ini akan menjadi anggaran terendah sejak 2018.

AS Tarik Dukungan, Guterres Didesak Lakukan Reformasi Cepat

Pemangkasan ini, meski secara resmi dikaitkan dengan peringatan 80 tahun PBB, mencerminkan hilangnya dukungan AS. Donald Trump menghentikan pendanaan dan menarik AS dari sejumlah badan PBB.

"Kami tidak akan mendukung organisasi yang merugikan kepentingan AS," ujar Tommy Pigott dari Departemen Luar Negeri AS.

Akibatnya, program-program bantuan internasional kini terancam, di tengah meningkatnya kebutuhan di Timur Tengah, Ukraina, dan Afrika. Total pengeluaran seluruh sistem PBB diperkirakan turun ke level terendah dalam satu dekade.

Baca Juga: Kasus Beras Oplosan BUMD: DPRD DKI Desak Direksi Baru yang Punya Integritas dan Akuntabilitas Tinggi

Krisis Likuiditas dan Ketegangan Internal di Tubuh PBB

Guterres sebelumnya sudah memperingatkan tentang krisis likuiditas penuh sejak Januari 2025. Bahkan, lembaga seperti UNICEF dan UNESCO juga ikut terdampak.

Beberapa program yang dianggap tak relevan akan dikurangi, sementara program prioritas seperti WFP dan IAEA diminta tetap dipertahankan.

Namun, langkah ini tak lepas dari kritik. "Pendekatan potong habis ini tidak memiliki fokus dan justru membuat PBB makin birokratis," tulis Ian Richards dari Serikat Pegawai PBB di Jenewa.

Mereka bahkan mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap Guterres.