Proyek Digital Nusantara, Satu Akta untuk Layanan Publik, Indonesia Gandeng PBB

KONTEKS.CO.ID - Pemerintah Indonesia terus memperkuat integrasi teknologi mutakhir dalam penyelenggaraan layanan publik, salah satunya dengan menjalin kemitraan strategis bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama United Nations Development Programme (UNDP) Thailand telah menandatangani nota kesepahaman (Statement of Intent atau SoI).

Hal itu guna mendorong percepatan transformasi digital nasional melalui program bertajuk ‘Digital Nusantara’.

Kolaborasi ini difokuskan pada pemanfaatan teknologi baru dalam sistem pelayanan publik, sejalan dengan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan Indonesia menjadi negara maju berbasis digital.

Baca Juga: Transaksi Digital Pegadaian Tembus 10 Juta pada Semester I 2025

DEN akan menjadi ujung tombak pelaksanaan program ini, dengan dukungan keahlian teknis dan konsultatif dari UNDP.

Kedua institusi akan menerapkan konsep ‘Digital Public Infrastructure’ (DPI).

Ini bertujuan memperkuat sistem identitas digital dan otentikasi yang sudah berjalan.

Program ini juga akan menyatukan berbagai layanan kependudukan seperti akta kelahiran, pernikahan, dan kematian, ke dalam satu sistem digital nasional.

Baca Juga: Cara Membuat Avatar Digital Realistis di Aplikasi Google Doppl

Kerja sama ini juga mencakup perluasan cakupan ke sektor kesehatan dan jaminan sosial, sehingga masyarakat bisa mengakses layanan tanpa proses administrasi yang berbelit.

Dalam dokumen kesepakatan, UNDP akan menyediakan pendampingan teknis serta saran strategis dari para ahli globalnya.

“Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan pemerintah melalui integrasi digital yang efisien dan berdampak nyata,” ungkap Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca Juga: Antisipasi Perkembangan Teknologi, BTN Bangun Budaya Melek Digital dan Perkuat Pertahanan Siber