Sejarah Panjang Perlawanan Pajak di Pati: dari Era Kerajaan hingga Bupati Sudewo 2025

4. 1627–1628 – Era Adipati Pragola II

Kenaikan pajak hingga kurang lebih 50% memicu konflik terbuka.

Adipati Pragola II, putra Pragola I, menggalang kekuatan militer melawan Sultan Agung.

Perang ini dikenal sebagai salah satu pemberontakan terbesar di Pati pada era Mataram.

Meski akhirnya kalah, peristiwa ini menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap pajak yang tak manusiawi.

5. 1670-an – Era Pragola III

Pajak dinaikkan sekitar 35% oleh Amangkurat I, yang dikenal sebagai raja yang boros dan keras.

Rakyat Pati yang sudah lelah akibat perang sebelumnya menolak setoran dan mengurangi hasil bumi yang dikirim.

Perlawanan bersifat pasif namun meluas di kalangan petani.

6. 1740 – Zaman Kolonial Belanda

Ketika VOC (Belanda) menguasai perdagangan, bea masuk dan keluar barang dinaikkan kurang lebih 25%.

Para pedagang Pati yang biasa mengirim hasil bumi ke pelabuhan Jepara terpaksa menaikkan harga atau menghentikan perdagangan.

Kelompok pro-Sunan Kuning dari Pati melakukan sabotase jalur perdagangan sebagai bentuk protes.

7. 1741–1743 – Geger Pecinan

VOC kembali menaikkan pajak pelabuhan hingga 40%. Rakyat Pati, yang beraliansi dengan pengikut Untung Surapati, menyerbu pos pajak VOC di daerah pesisir.

Penyerbuan ini menjadi bagian dari pemberontakan besar di Jawa yang dikenal sebagai Geger Pecinan.

8. 1811–1816 – Era Daendels dan Raffles

Pemerintah kolonial Belanda dan Inggris bergantian memberlakukan pajak tanah yang ketat. Sewa tanah naik 30% per tahun.

Tokoh lokal Ki Kromo Pati memimpin perlawanan dengan menolak membayar pajak dan mengorganisir sabotase distribusi hasil panen agar tidak sampai ke gudang kolonial.

9. 1830 – Cultuurstelsel (Tanam Paksa)

Pajak tanah diganti dengan kewajiban menanam tanaman ekspor, seperti tebu dan kopi, di lahan subur rakyat. Bebannya setara dengan 66% hasil panen.