Mensesneg Komentari Kenaikan PBB di Pati yang Bikin Warga Marah

KONTEKS.CO.ID - Mensesneg Prasetyo Hadi menepis anggapan rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 di Kabupaten Pati dipicu minimnya anggaran daerah.

Isu tersebut muncul setelah Bupati Pati Sudewo dikabarkan berencana menaikkan tarif pajak hingga 250 persen.

“Setiap pemerintah daerah memang punya kebijakan masing-masing, dan bisa berbeda antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu 13 Agustus 2025.

Baca Juga: Mensesneg Ungkap Alasan Prabowo Belum Atensi Pengunduran Diri Joao Mota dan Persoalan Danantara

Ia menegaskan penentuan tarif PBB sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah.

“Jadi bukan faktor anggaran yang terbatas,” tegasnya.

Menurut Prasetyo, pemerintah pusat sudah melakukan koordinasi, termasuk dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Namun, koordinasi tersebut bukan untuk merumuskan kebijakan, melainkan sebagai bagian dari komunikasi antarinstansi.

Baca Juga: Terinspirasi Warga Pati, Paguyuban Pelangi Kota Cirebon Ajak Masyarakat Lawan Regulasi Pajak PBB Naik Seribu Persen!

“Kemarin kami sempat konsultasi dengan Mendagri. Koordinasi ini bukan untuk mencari formula kebijakan, karena sepenuhnya menjadi ranah pemerintah daerah,” jelasnya.

Prasetyo juga mengingatkan agar setiap pejabat, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, berhati-hati dalam mengambil dan menyampaikan keputusan agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Sebagai pejabat publik di semua level, kita harus sadar pentingnya kehati-hatian dalam setiap pernyataan dan kebijakan,” ucapnya.***