nasional

Teddy Gusnaidi Sebut Amnesti Hasto dan Tom Lembong Jadi 'Tamparan Politik' dari Prabowo, tapi Bukan untuk Jokowi

Senin, 22 September 2025 | 06:00 WIB
Teddy Gusnaidi, Wakil Ketua Umum Partai Garuda (Tangkapan Layar Akun Youtube Unpacking Indonesia)

KONTEKS.CO.ID - Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, menilai pemberian amnesti dan abolisi kepada Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong bukan sekadar langkah rekonsiliasi.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan sebuah "tamparan politik" yang dirancang secara strategis untuk membungkam suara-suara kritis terhadap pemerintah.

Langkah ini disebutnya sebagai sebuah manuver yang sangat berhasil dari Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Reset KPU, Koalisi Masyarakat Sipil: Sirekap Picu Kecurangan Pemilu!

Teddy menjelaskan, dampak dari pemberian pengampunan tersebut terlihat sangat jelas di ruang publik.

Para tokoh dan kelompok yang sebelumnya sangat vokal dalam mengkritik pemerintah, mendadak diam seribu bahasa setelah kebijakan tersebut diumumkan. "Orang-orang yang berisik langsung diam. Diam semua," ungkapnya pada video yang diunggah di kanal Youtube Unpacking Indonesia, 20 September 2025.

Ia mencontohkan, saat terjadi demonstrasi besar pada akhir Agustus, para tokoh yang biasanya paling vokal justru "tenggelam" dan tidak lagi bersuara karena posisi mereka sudah terkunci oleh kebijakan presiden.

Baca Juga: Kalah saat Debut Bersama Lille, Verdonk Tetap Catat Statistik Impresif!

Lebih jauh, Tedi menganalisis bahwa manuver ini memiliki tiga tujuan utama.

Pertama, untuk memastikan jalannya pemerintahan lebih lancar tanpa gangguan dari pihak oposisi.

Kedua, kebijakan ini secara efektif mengunci pergerakan para pengkritik, karena mereka kini berada dalam posisi yang diuntungkan oleh kebijakan presiden sehingga tidak bisa lagi menyerang secara membabi buta.

Baca Juga: Koalisi Masyarakat Sipil Desak Prabowo Evaluasi Menko Yusril Soal TGPF

"Mereka sudah tidak bisa lagi bicara, ini sudah diikat sama Pak Prabowo," jelasnya.

Ketiga, dan yang paling penting, kebijakan ini berhasil membuka "belang" atau afiliasi politik dari kelompok-kelompok yang selama ini berisik.

Halaman:

Tags

Terkini