KONTEKS.CO.ID - Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menegaskan perlunya pemisahan total antara bisnis dan politik.
Menurutnya, pejabat publik yang masih memiliki keterikatan bisnis rentan terjerat konflik kepentingan dan akhirnya gagal bekerja untuk rakyat.
“Secara logis, baru bisa masuk ke pemerintahan atau perpolitikan setelah karier bisnisnya selesai. Jangan dicampur,” kata Tom Lembong dalam sebuah video Youtube yang diunggah oleh akun Raymond Chin.
Baca Juga: Sibuk Safari ke Timur Tengah, Prabowo Tetap Pantau Kinerja Menterinya
Ia mencontohkan pengalamannya pada 2015, saat Presiden Joko Widodo mengajaknya bergabung dalam kabinet sebagai Menteri Perdagangan.
Lembong mengaku melepas seluruh saham, menjual kepemilikan perusahaan, dan mundur dari jabatan eksekutif agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.
Di negara-negara maju, praktik serupa sudah lazim. Para pengusaha yang masuk ke pemerintahan biasanya menaruh aset dalam blind trust, sebuah entitas yang dikelola pihak ketiga tanpa campur tangan pemilik.
Baca Juga: Banjir Komentar Negatif, Netizen Minta Zita Anjani Mundur Biar Fokus Jadi Anak Gym
“Dengan begitu, pejabat tidak tahu uangnya ditanam di mana, sehingga tidak bisa membuat kebijakan yang menguntungkan bisnis pribadinya,” jelasnya.
Menurut Lembong, problem besar politik Indonesia adalah biaya tinggi dalam sistem pemilu dan patronase yang kuat.
Banyak politisi akhirnya “berutang budi” pada sponsor atau pemodal yang membiayai kampanye. Hal ini berimbas pada lahirnya kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, melainkan pada kepentingan kelompok tertentu.
Baca Juga: Cara Beli Obat di Halodoc: Praktis, Cepat dan Aman
“Kalau seorang menteri masih punya bisnis, pasti ada dorongan untuk bikin kebijakan yang baik buat perusahaannya, bukan buat bangsa. Itu yang sangat merusak,” tegas Lembong.
Ia menyarankan, siapa pun yang ingin berkarier di politik atau pemerintahan harus siap berhenti berbisnis, minimal untuk sementara.
Artikel Terkait
Tom Lembong Ungkap Awal Keretakan Hubungan dengan Jokowi, Lockdown Covid-19 hingga Kampanye Pilpres 2024
Terungkap! Ternyata Ini Alasan Tom Lembong Ngotot Laporkan Hakim dan Auditor BPKP
Tom Lembong: Investasi di Indonesia Kalah karena Pondasi Hukum dan Moral Rapuh
Tom Lembong Kritik Pejabat dan Politisi soal Pemahaman Pertumbuhan Ekonomi, Banyak Keliru!
Hotman Paris Sebut Kasus Nadiem Makarim Mirip Tom Lembong, Kejagung: Korupsi Tak Hanya Memperkaya Diri Sendiri