Dokumen yang beredar luas di media sosial menunjukkan, 17 tuntutan utama diberi tenggat penyelesaian hingga 5 September 2025.
Target pelaksanaannya melibatkan Presiden Prabowo, DPR, ketua umum partai politik, kepolisian, TNI, serta kementerian sektor ekonomi.
Kemudian, 8 tuntutan tambahan ditujukan kepada seluruh jajaran pemerintahan RI.
Adapun, deadline yang ditetapkan lebih panjang, yakni hingga 31 Agustus 2026.
Terkait itu, Bahlil mengakui aspirasi tersebut harus diperhatikan secara cermat.
Baca Juga: Rupiah Tertekan, Asing Catat Jual Neto Rp16,85 Triliun di Awal September
Dia menilai, setiap poin yang diajukan masyarakat mencerminkan kebutuhan agar pemerintah lebih dekat dengan rakyat.
"Tentu langkahnya harus terukur. Kami ingin memastikan setiap aspirasi benar-benar ditindaklanjuti dengan kebijakan yang realistis,” sebutnya.
Dia juga mengingatkan, proses penyelesaian tuntutan bukan hal yang bisa dilakukan secara instan.
Baca Juga: Jejak Kerusuhan Politik di Indonesia dari Anarkisme Reformasi 1998 Hingga Demo Algoritma 2025
Pemerintah dan partai politik, kata Bahlil, perlu merumuskan solusi yang menyeluruh agar tidak menimbulkan masalah baru.
“Rakyat tentu berharap ada langkah nyata. Karena itu kami akan dorong agar respons terhadap tuntutan ini bisa memberi dampak positif bagi seluruh masyarakat,” tuturnya.
"Kami berkomitmen menjaga komunikasi dan menjadikan aspirasi rakyat sebagai pedoman dalam bekerja," pungkasnya.***