KONTEKS.CO.ID - Demonstrasi massa kembali digelar di depan Gedung DPR RI, Senin 1 September 2025. Kali ini, dilakukan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jabodetabek.
Massa yang terdiri dari GMNI Jakpus, Jaktim, Jakbar, Jaksel, Jakut, Kota Tangerang, dan Tangsel itu merespons krisis politik, hukum, dan ekonomi terkini yang semakin akut.
Dalam keterangannya, mereka menilai kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak era Jokowi yang kini diteruskan oleh pemerintahan Prabowo–Gibran telah menjadi penyebab utama konflik agraria yang masif.
Baca Juga: Pasar Indonesia Terperosok, Investor Nilai Ada 'Ketenangan yang Rawan’
"Alih fungsi lahan, perampasan tanah, dan proyek infrastruktur yang dipaksakan atas nama pembangunan menyingkirkan rakyat dari ruang hidupnya sendiri," tulis keterangan GMNI Jabodetabek, Senin.
Situasi ini, lanjutnya, diperburuk oleh program MBG (Makan Bergizi Gratis) dan Koperasi Merah Putih yang tidak menyelesaikan persoalan rakyat, melainkan menambah beban ekonomi di tengah melonjaknya harga pangan.
"Di sisi lain, Omnibus Law hanya melahirkan carut-marut investasi: liberalisasi tenaga kerja, eksploitasi sumber daya, dan ketidakpastian hukum bagi rakyat," lanjutnya.
Baca Juga: Heboh! Anggota DPR Melchias Markus Mekeng Dicegat Mahasiswa RI di Sydney, Videonya Viral
"Demokrasi yang ada hari ini hanyalah demokrasi liberalistik yang melahirkan KKN dan mengokohkan oligarki. Partai-partai politik gagal melakukan kaderisasi, hanya menghasilkan koruptor-koruptor baru," sambungnya.
DPR, kata mereka, tidak menjalankan fungsinya. Majelis Kehormatan Dewan hanya menjadi formalitas dan alat partai politik, sementara mekanisme PAW dikendalikan oleh ketua umum partai.
"Lembaga legislatif; DPR, DPD, hingga MPR mandul dan tidak mampu menunjukkan keberpihakan kepada rakyat," sebutnya.
Sementara itu, represifitas aparat dan kriminalisasi terhadap pejuang demokrasi dan agraria semakin memperlihatkan watak asli rezim.
Baca Juga: Kini, Patroli Gabungan TNI Polri Masuk Gang hingga RT: Anarkis dan Perusuh Siap-Siap Ditindak!
"Wacana pembangunan Kodam di berbagai wilayah yang ditopang oleh RUU TNI memperlihatkan watak fasis-militeristik yang berbahaya bagi demokrasi rakyat," kata dia.