KONTEKS.CO.ID - Penolakan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke-2 Soeharto datang dari berbagai kalangan.
Salah satunya dari aktivis reformasi 1998. Salah satu punggawanya, Ubedilah Badrun menolak wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
Menurut Ubed, sapaannya, Indonesia sebagai sebuah bangsa kini justru mengalami kemunduran dan jauh dari harapan reformasi 1998.
Baca Juga: Terungkap Kunci APBN 2025 Surplus, Sri Mulyani Sudah Tarik Utang Baru Rp304 Triliun
Dia menyampaikan hal itu dalam sebuah diskusi publik bertajuk refleksi 27 tahun reformasi, "Soeharto Pahlawan atau Penjahat HAM?" di Jakarta Pusat, Sabtu 24 Mei 2025.
Ubed menyinggung Soeharto yang pernah ditetapkan sebagai tersangka koruptor dan tak layak disebut sebagai orang yang punya integritas tinggi dan menjadi teladan.
"Karena itu, tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun Soeharto dijadikan sebagai pahlawan," tegas Pengamat Sosial Politik dari UNJ itu.
Baca Juga: Gagal Scudetto, Inter Milan Lampiaskan Dendam ke Final Liga Champions
Dia lantas membandingkan kondisi Indonesia kini dengan sejumlah negara di Asia yang berhasil maju dalam kurun waktu dua dekade lebih.
Berbanding terbalik dengan Indonesia yang stagnan dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2025 hanya sebesar 4,8 persen.
Korea Selatan, kata dia, 27 tahun lalu adalah bangsa yang miskin. Kemudian, Malaysia dan Singapura.
"Mereka (Korea Selatan) menjadi negara maju dengan pendapatan per kapitanya di atas 14.000 USD per tahun.
Baca Juga: Istana Sebut Sedang Cari Jalan Keluar Soal Desakan Pencopotan Menkes Budi Gunadi Sadikin
Lalu, sebutnya, Malaysia sudah mencapai perdapatan per kapita 14.000 USD per tahun.