KONTEKS.CO.ID - Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Kementerian UMKM) bersama Komisi VII DPR RI meneguhkan komitmen untuk bersama-sama menyukseskan penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI mengatakan, program KUR menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung pertumbuhan UMKM di tanah air.
“Target penyaluran KUR 2025 sebesar Rp300 triliun, dengan target debitur baru sebanyak 2,34 juta orang, dan target debitur graduasi sebesar 1,17 juta orang, serta 60 persen penyaluran untuk sektor produksi,” kata Menteri Maman pada Selasa, 18 Maret 2025.
Baca Juga: TNI Beli Celana Dalam Prajurit Rp172 Juta, Ini Faktanya di LKPP
Namun demikian, guna mencapai target tersebut masih terdapat berbagai macam kendala, mulai dari isu terkait administrasi, informasi ketentuan dan kriteria KUR, hingga soal agunan tambahan.
Terkait agunan tambahan KUR, Menteri UMKM menegaskan untuk KUR super mikro dan KUR mikro tidak dikenakan agunan tambahan.
Namun tetap harus memenuhi kriteria usaha produktif yang layak dibiayai dengan minimal telah berjalan selama 6 bulan untuk KUR mikro dan kurang dari 6 bulan atau telah mengikuti pendampingan usaha untuk KUR super mikro.
Baca Juga: Ini Pasal Krusial Bakal Disepakati Diubah dalam Revisi UU TNI
"Jadi saya tekankan, untuk KUR super mikro sampai dengan Rp10 juta dan KUR mikro lebih dari Rp10 juta sampai dengan Rp100 juta tidak dikenakan agunan tambahan. Sedangkan untuk KUR yang sampai dengan Rp500 juta dapat dikenakan agunan tambahan," katanya lagi.
Menteri UMKM menambahkan, realisasi penyaluran KUR sampai dengan 16 Maret 2025 telah mencapai Rp44,73 triliun dengan 788.237 debitur.
Menteri Maman berharap kolaborasi dapat semakin diperkuat antara Pemerintah, DPR, dan bank penyalur dalam mencapai target penyaluran KUR sekaligus mengawasi pelaksanaannya di daerah.
Baca Juga: Pagi Ini Dolar AS Melesat, Rupiah Tertekan: Benarkah Gegara IHSG Anjlok?
“Kami sangat berharap para anggota dewan bisa turut mengawal dan mengawasi, karena sampai saat ini masing-masing daerah belum tercapai target khususnya di sektor produksi,” katanya.