Kementerian UMKM dan Perguruan Tinggi Sepakat Berkolaborasi Kembangkan UMKM

KONTEKS.CO.ID - Kementerian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menandatangani nota kesepahaman dengan sejumlah perguruan tinggi untuk mengembangkan pendidikan vokasi berbasis praktik dan kolaborasi industri serta menghubungkan dunia akademis dengan UMKM.

Nota kesepahaman itu ditandatangani di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, pada Selasa, 11 Maret 2025.

Menurut Sekretaris Kementerian (Sesmen) UMKM Arif Rahman Hakim, nota kesepahaman ini merupakan wujud nyata komitmen Kementerian UMKM untuk mendukung target terkait UMKM yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.

Baca Juga: Presiden Usul TNI yang Bertugas di Lembaga Lain Harus Pensiun Terlebih Dahulu

“Institusi pendidikan harus berperan strategis dalam membangun generasi muda yang kompeten secara akademik, berjiwa wirausaha, dan memahami teknologi serta digitalisasi. Sehingga bisa berkontribusi pada pengembangan UMKM, perluasan digitalisasi, dan peningkatan kapasitas SDM," ujar Arif Rahman.

Sejumlah perguruan tinggi yang terlibat yakni Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro 1957 (IBI Kosgoro 1957), Universitas Insan Cita Indonesia (UICI), Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), dan Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN-KAHMI).

Arif Rahman berharap, kesepakatan ini bisa mendorong perkembangan dunia pendidikan sekaligus sektor UMKM melalui pendekatan pendidikan berbasis praktik dan kolaborasi industri.

Baca Juga: Menag Nasaruddin Umar Prediksi Idul Fitri 1446 H Bakal Bersamaan dengan Warga Muhammadiyah

Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan mampu menghubungkan dunia akademik dengan UMKM, menciptakan sinergi antara teori dan praktik, serta melahirkan wirausaha muda yang adaptif, mampu menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan ini, Sesmen menekankan pentingnya untuk terus mengawal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

"Dalam PP Nomor 7 Tahun 2021, ada kebijakan alokasi belanja pemerintah untuk produk UMKM sebesar 40 persen,” katanya.

Baca Juga: Twitter Down, Ribuan Orang Ngeluh Platform X Elon Musk Tak Bisa Diakses