Sentil Program MBG, DPR Minta Pemerintah Gratiskan BPJS Kesehatan: Malah Dipakai untuk Motor Trail!

KONTEKS.CO.ID - Wacana layanan BPJS Kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat kembali mencuat dari parlemen.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, meminta pemerintah mengambil langkah besar dengan menanggung seluruh iuran peserta BPJS Kesehatan melalui anggaran negara.

Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu, 15 April 2026.

Menurut Charles, skema pembagian peserta berdasarkan kategori ekonomi selama ini justru menimbulkan banyak persoalan baru.

Baca Juga: Menkes Budi Gunadi Ngotot Soal Kenaikan Iuran BPJS: Beli Rokok Lebih dari Rp42.000 Sebulan

Sistem Subsidi Sisakan Banyak Masalah

Charles menilai mekanisme bantuan iuran yang berjalan saat ini belum menyentuh seluruh masyarakat yang membutuhkan.

Masalah klasik seperti data penerima yang tidak akurat masih terus terjadi.

Akibatnya, warga yang tergolong kurang mampu justru ada yang tidak masuk daftar penerima bantuan.

Di sisi lain, proses administrasi dinilai rumit dan sering memicu polemik berkepanjangan.

Karena itu, ia mendorong agar pemerintah menghentikan perdebatan lama soal klasifikasi peserta dan menggantinya dengan skema yang lebih sederhana.

“Sudahlah, sekaligus pemerintah biayai saja semuanya. Iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai pemerintah,” ujar Charles.

Singgung Anggaran MBG dan Prioritas Negara

Dalam penyampaiannya, Charles juga menilai negara sebenarnya memiliki kemampuan fiskal untuk membiayai program tersebut.

Ia membandingkan dengan besarnya anggaran yang digelontorkan untuk program lain, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut dia, jika pemerintah mampu menyediakan dana besar untuk program lain, maka sektor kesehatan seharusnya menjadi prioritas yang lebih utama karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

“Mampu pak, program lain (MBG) malah dipakai untuk motor trail. Ini untuk kesehatan rakyat,” sindirnya.

Pernyataan itu langsung menjadi sorotan karena menyentuh isu prioritas belanja negara di tengah kebutuhan layanan kesehatan yang terus meningkat.

Negara Diminta Jamin 100 Persen Peserta BPJS

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu menegaskan, polemik soal kelas peserta, penerima bantuan, hingga iuran bulanan tidak akan selesai jika pemerintah tetap memakai pola lama.

Menurutnya, solusi jangka panjang yang paling realistis adalah menjadikan seluruh peserta BPJS Kesehatan ditanggung negara melalui APBN.

Baca Juga: 155 Siswa di Anambas Terkapar Diduga Keracunan MBG, Sejumlah Orang Tua Ikut Getahnya

“Jadi saya sarankan sekali lagi, daripada kita berdebat soal ini terus-menerus ini nggak selesai. Lebih baik pemerintah merencanakan kedepan, bagaimana kalau 100 persen kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai oleh negara” pungkas Charles.

Pernyataan Charles kembali membuka diskusi lama tentang masa depan sistem jaminan kesehatan di Indonesia.

Di satu sisi masyarakat ingin akses mudah dan murah, namun di sisi lain negara harus menjaga keberlanjutan anggaran.

Kini, usulan BPJS gratis untuk semua menjadi topik yang diprediksi terus bergulir, terutama di tengah tingginya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.***