Ia mengungkapkan, impor BBM Indonesia saat ini menelan biaya sekitar Rp520 triliun per tahun. Angka tersebut dinilai terlalu besar dan membebani keuangan negara jika tidak segera dikurangi.
“Bayangkan kalau kita bisa potong setengah, berarti ada Rp250 triliun. Apalagi kita bisa potong Rp500 triliun. Rp500 triliun itu berarti tiap kabupaten bisa punya, kemungkinan bisa punya satu triliun tiap kabupaten,” ujarnya.
Lebih jauh, Prabowo menyampaikan target konkret pemerintah dalam pengurangan impor energi. Ia menegaskan bahwa mulai tahun depan Indonesia ditargetkan tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri.
Selanjutnya, dalam jangka waktu empat tahun ke depan, impor bensin diharapkan dapat dihentikan secara bertahap.
Untuk merealisasikan agenda ambisius tersebut, Presiden meminta peran aktif pemerintah daerah, khususnya di Papua.
Baca Juga: BPK Bongkar Dana Energi Rp399 Triliun Libatkan Pertamina, Subsidi LPG Jadi Beban Terbesar
Ia mendorong para gubernur dan bupati untuk memperkuat koordinasi dengan Komite Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, pemerintah pusat, Bappenas, serta kementerian dan lembaga terkait dalam menyusun prioritas pembangunan energi.
Menurut Prabowo, keterbatasan sumber daya menuntut penetapan skala prioritas yang realistis dan terukur agar kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan berkelanjutan.
“Tidak mungkin kita bisa selesaikan semua seketika, tapi kalau kita punya prioritas saudara-saudara, kita akan cocokkan dengan kemampuan yang bisa kita lakukan sekarang,” tuntasnya.***
Artikel Terkait
Dituding Jadi Biang Kerok Banjir Sumatera, Prabowo Sebut Sawit Karunia 'Energi' dari Yang Maha Kuasa
Energi Panas Bumi untuk Pendinginan Gedung, UGM Bikin Terobosan
Prabowo Tanda Tangani PP Kenaikan Upah Minimum, Ini Formulasinya
Pemerintah Kebut Cetak Sawah di Papua, Target Swasembada Pangan Paling Telat 3 Tahun ke Depan
BPK Bongkar Dana Energi Rp399 Triliun Libatkan Pertamina, Subsidi LPG Jadi Beban Terbesar