Mendagri Tito Soal Surat Aceh ke PBB Usai Bencana: Masih Dikaji, Pemerintah Pilih Hati-Hati

KONTEKS.CO.ID - Pemerintah pusat akhirnya buka suara soal langkah Pemerintah Provinsi Aceh yang mengajukan permintaan bantuan ke Perserikatan Bangsa Bangsa pascabencana alam.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya belum mengambil sikap final dan masih mempelajari permintaan tersebut secara menyeluruh.

Pernyataan itu disampaikan Tito usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 15 Desember 2025. Saat ditanya awak media, Tito memilih irit bicara dan belum mau mengungkap detail lebih jauh.

Baca Juga: RunSight Harumkan Nama Indonesia, Inovasi Anak Bangsa Tembus Top 20 Samsung Solve for Tomorrow Global 2025

“Nanti kita pelajari,” ujar Tito singkat.

Pemerintah Pusat Masih Pelajari Isi Surat Aceh

Tito mengaku hingga kini belum membaca langsung isi surat yang dikirimkan Pemprov Aceh kepada dua lembaga PBB, yakni UNICEF dan UNDP. Karena itu, ia belum bisa memastikan bentuk bantuan apa yang diminta oleh pemerintah daerah tersebut.

“Saya belum baca. Saya belum tahu bentuk bantuannya seperti apa,” kata Tito, dikutip dari Antara.

Sikap ini menunjukkan kehati hatian pemerintah pusat dalam merespons kerja sama internasional, khususnya yang berkaitan dengan penanganan bencana di dalam negeri.

Baca Juga: Babak Baru Rumah Tangga Atalia Praratya dan Ridwan Kamil, Kuasa Hukum Bilang Begini

Pemerintah ingin memastikan seluruh langkah tetap sejalan dengan mekanisme nasional.

Pemprov Aceh Minta Dukungan untuk Pemulihan Pascabencana

Sebelumnya, juru bicara Pemprov Aceh Muhammad MTA mengonfirmasi bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah mengirim surat resmi kepada PBB.

Permintaan tersebut ditujukan untuk membantu proses pemulihan pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada akhir November lalu.

Menurut Muhammad, UNICEF dan UNDP dipilih karena memiliki rekam jejak panjang dalam pemulihan Aceh, termasuk pascatsunami 2004. Ia menyebut keterlibatan internasional dinilai penting untuk mempercepat pemulihan di lapangan.

Baca Juga: Tiga Terdakwa Kasus Laptop Chromebook Didakwa Rugikan Negara Rp2,1 Triliun, Nama Nadiem Ikut Disebut